Jakarta – Pilkada serentak 2020 digelar di tengah Pandemi Covid-19. Sebagian masyarakat khawatir, pelaksanaan Pilkada jadi ajang penularan.
Namun, pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi ternyata bisa melahirkan pemimpin kuat secara manajerial. Pasalnya, pandemi Covid-19 membutuhkan pemimpin yang bisa menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya secara efektif.
Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Selasa, 30 Juni 2020.
Tito juga mengajak media mainstream mengangkat isu efektivitas penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi dalam konsestasi Pilkada 2020.
Jika isu efektivitas penanganan Covid-19 bisa tersampaikan ke publik, Tito meyakini partisipasi pemilih akan meningkat seperti yang terjadi di Korea Selatan dan beberapa negara lainnya.
“Karena Covid-19 ini menuntut setiap orang, beda dengan keadaan kalau tak ada Covid; ada yang perduli, ada yang tak perduli dengan Pilkada. Kita memerlukan pemimpin daerah yang kuat yang bisa menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya,” urai Mendagri di sela-sela acara rapat kerja tingkat I di DPR RI, di Jakarta, Selasa, 30 Juni 2020 seperti disampaikan keterangan tertulis Puspen Kemendagri.
Di Korea Selatan, kata Tito, tingkat partisipasi pemilu sangat tinggi. Tertinggi sejak tahun 1992. Pun, di Polandia, yang kemarin juga menggelar pemilihan presidennya. Tingkat partisipasi sangat tinggi.
Padahal, baik Korsel maupun Polandia, oleh WHO dianggap sebagai negara yang terpapar pandemi Covid-19. Jadi, Indonesia pun yang akan menggelar Pilkada mesti optimistis.
“Kita angkat isu masalah efektivitas penanganan Covid-19 ini oleh daerah beserta dampak sosial ekonominya. Biarkan para konsestan adu gagasan, petahana harus berbuat karena punya power, punya sumber daya. Sedangkan non petahana bisa memainkan isu atau gagasan bagaimana menangani Covid. Nah ini justru akan bisa mempercepat penanganan Covid karena para petahana akan berusaha mati-matian untuk menekan kurvanya sehingga turun, kalau kurvanya naik korbannya meninggal banyak, saya feeling masyarakat mungkin tidak memilih,” katanya.
Namun bukan berarti, dirinya sebagai Mendagri mengarahkan agar jangan memilih atau memilih calon tertentu. Karena masyarakat yang akan menilai dan menentukan. Ia hanya menekankan tentang adu gagasan dan program penanganan Covid-19 dalam Pilkada nanti.
“Calon pemimpin atau calon kepala daerah yang mampu melakukan manajemen dengan baik sehingga covid-nya menurun, tingkat kematian menurun, positifnya menurun, akan mendapatkan apresasi dari rakyat. Nah apakah petahana diuntungkan? Tidak juga, kalau dia tidak bisa menangani akan beresiko. Sebaliknya kontestan yang non petahana dia bisa menjual gagasan-gagasan dia,” terangnya.
Tito juga berharap, adanya adu gagasan kemudian bisa menegasikan isu-isu yang selama ini primordial seperti masalah suku, agama, ras (SARA), karena masyarakat lebih peduli kepada Covid dibandingkan isu-isu itu.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
