Pandeglang – Rekrutmen pegawai Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Pandeglang diduga mengabaikan kaum disabilitas. Pasalnya, dari 15 calon pegawai yang akan diposisikan di sejumlah divisi tidak ada satupun diantara mereka yang berasal dari kalangan disabilitas.
Padahal, lembaga negara harus mempekerjakan paling sedikit dua persen Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 Juni 2020.
Menyikapi hal ini, Kepala Bidang Pelayanan DPMPTSP Pandeglang, Eric Widaswara mengaku belum mengetahui aturan tersebut. Terlebih kini proses rekrutmen pegawai juga sudah ditutup sejak bulan Mei lalu.
“Belum (tahu), kalau untuk pegawai. Ini catatan untuk kami kedepannya,” kata Eric, Rabu, 1 Juli 2020.
Eric menjelaskan, proses rekrutmen pegawai MPP diserahkan kepada pihak ketiga, yakni PT. Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS). Dia pun mengakui bahwa rekrutmen itu tidak disediakan kuota bagi penyandang disabilitas.
“Rekrutmen pegawai outsourcing itu diserahkan ke pihak PT.PKKS. Di kami hanya menentukan kriteria yang diperlukan. Misalkan tinggi badan harus berapa dan umur minimal berapa maksimalnya berapa. Terus domisili tentu diutamakan harus warga Kabupaten Pandeglang, dan yang terakhir mampu berkomunikasi,” jelasnya.
Meski demikian, Eric memastikan bahwa fasilitas bagi penyandang disabilitas di MPP pertama di Provinsi Banten itu sudah terpenuhi.
“Untuk saat ini yang tersedia di MPP itu hanyalah fasilitas penunjang saja yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Kalau fasilitas sudah kami sediakan seperti kursi roda dan sandaran,” tandasnya.
Hingga berita ini publish Bantenhits.com masih berupaya menghubungi PT. PKSS.
Editor: Fariz Abdullah
