Connect with us

Berita Utama

Irna Tak Khawatir 45 Ribu Hektar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Pandeglang Hilang, Kok Bisa?

Published

on

Bupati Pandeglang Irna Narulita mengaku tak khawatir 45 ribu lebih lahan pertanian pangan berkelanjutan di Pandeglang hilang karena jumlah luasan sudah ditetapkan Kementerian ATR/BPN. FOTO ILUSTRASI: Irna saat memberikan keterangan pers. (BantenHits.com/Engkos Kosasih)

Pandeglang – Bupati Pandeglang, Irna Narulita meminta agar Peraturan Daerah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau Perda LP2B segera dieksekusi, mengingat luas area LP2B sudah ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN.

“Sudah ditentukan (luas LP2B)-nya oleh Kementerian ATR/BPN. Jadi Perdanya itu harus segera dieksekusi. Sudah muncul angkanya di 45 ribu hektar lebih dan itu tidak boleh beralih fungsi, jadi harus diselamatkan,” kata Irna, Minggu, 5 Juli 2020.

Meski Perda inisiatif DPRD ini belum juga ada kepastian kapan bisa terselesaikan. Namun Irna tidak merasa khawatir LP2B mengalami penyusutan.

BACA :  Pecah Ban, Penyebab Truk Tangki Pertamina Terbakar di Tol Tanggerang Merak

“Perda ini kan hasil dari inisiatif DPRD Pandeglang. Tidak khawatir (menyusut) karena sudah muncul kan angkanya dari kementerian,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan, LP2B merupakan lahan yang tidak boleh dialihfungsikan. apabila ada insdutri, misal jalan tol menggerus LP2B. Maka harus diganti dengan lahan persawahan yang baru.

“Kawasan industri, itu yang harus dipertahankan kalau misalkan tergeser kena jalan Tol misalnya, ya dia harus mengganti lahan LP2B itu. Karena lahan tersebut tidak boleh dibangun harus tetap dipertahankan tetap pesawahan,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Pandeglang, Yangto mengungkapkan Perda LP2B sampai saat ini belum ada kejelasan kapan rampung. Padahal, Perda itu sangat dibutuhkan untuk melindungi area pesawahan dari penyusutan.

BACA :  Jelang Natal dan Tahun Baru, Forkopimda Kota Serang Gelar Silaturahmi dengan Mahasiswa Se-Provinsi Banten

Yangto mengaku sudah menyusun draft Perda LP2B yang saat ini sudah masuk ke dalam tahapan evaluasi Gubernur Banten.

“Kita (DPRD-red) sudah menyusun, sekarang tinggal menunggu evaluasi gubernur. Kaitan dengan tata ruang jadi ada Kecamatan mana saja yang kaitan dengan pertanian, terus ada untuk industri pendidikan dan lain-lain. Jadi tidak semua wilayah bisa dijadikan tempat industri, semua tempat itu sudah kita antisipasi,” kata Yangto kepada wartawan, Sabtu, 4 Juli 2020.

Menurut Politisi Partai Nasdem itu, Perda LP2B harus mengacu pada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang saat ini masih dievaluasi oleh Gubernur Banten.

“Tentu semua Perda pada akhirnya harus menyesuaikan pada RTRW, karena jika tidak, nanti akan bertentangan antara Perda satu dan yang lain. Sementara, RTRW menjadi landasan untuk menerapkan kebijakan-kebijakan dalam regulasi itu,” jelasnya.

BACA :  Jenazah Korban Longsor Perimeter Selatan Tiba di Rumah Duka

Yangto juga mengakui, jika Perda tersebut tidak segera dirampungkan khawatir bisa mengurangi luas lahan peswahan LP2B yang mencapai 45.755 hektar. Ditambah, dengan adanya jalan Tol Serang – Panimbang, tentunya bakal beriringan dengan adanya industri. Dengan demikian, khawatir lahan persawahan bisa berkurang.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Memulai karir jurnalistik di BantenHits.com sejak 2016. Pria kelahiran Kabupaten Pandeglang ini memiliki kecenderungan terhadap aktivitas sosial dan lingkungan hidup.

Terpopuler