Connect with us

Berita Utama

Dua ‘Prank’ Paling Heboh Gubernur Banten ke DPRD terkait Kisruh Bank Banten

Published

on

Surat Gubernur Banten Wahidin Halim kepada Ketua DPRD Banten soal penyehatan Bank Banten. (Istimewa)

Serang – Polemik soal kisruh Bank Banten masih terus bergulir. Belum selesai dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Pemprov Banten kini sedang sibuk menjelaskan soal nilai kas daerah atau Kasda senilai Rp 1,9 triliun.

Yang menjadi masalah, Gubernur Banten Wahidin Halim alias WH telah bersurat kepada Ketua DPRD Banten, Andra Soni melalui surat bernomor : 580/1135-ADPEMDA/2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Konversi Kasda.

Dalam surat tersebut, WH menyatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerintahkan Pemprov Banten agar menyehatkan Bank Banten.

Penyehatan dilakukan dengan mengonversi dana KASDA Banten sebesar Rp 1,9 triliun sebagai penyertaan modal sebagai bank sehat.

Kepala BPKAD Banten Rina Dewiyanti kepada BantenHits.com, Kamis, 18 Juni 2020, memastikan seluruh poin dalam surat tersebut sudah jelas menjadi keputusan Pemprov Banten.

Namun, Rina tak memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan Pemprov Banten untuk merealisasikannya.

BACA :  Penampakan Ribuan Warga Padarincang Istigasah di Area Pengeboran PLTB

Belakangan, Pemprov Banten kemudian meralat besaran Kasda yang akan dikonversi untuk penyertaan modal Bank Banten senilai Rp 1,9 T seperti dituangkan dalam surat resmi gubernur ke DPRD Banten menjadi Rp 1,5 T atau menyusut Rp 400 miliar.

Rina Dewiyanti menyebut, perubahan besaran angka Kasda yang akan jadi penyertaan modal Bank Banten itu dikarenakan kemampuan keuangan yang dihadapi Pemprov Banten.

” Ya karena kemampuan keuangan daerah (angka Rp 1,9 triliun berubah jadi Rp 1,5 triliun),” kata Rina kepada BantenHits.com melalui WhatsApp, Kamis, 9 Juli 2020.

Menurut Rina, selain soal kemampuan keuangan, perubahan angka tersebut juga untuk memenuhi tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Ketidaksesuaian isi surat resmi gubernur Banten ke DPRD Banten, bukan pertama kali terjadi.

Surat Gubernur Banten ke DPRD Banten soal pinjaman ke Bank Jabar. 

Sebelumnya, WH juga pernah mengirimkan Surat Gubernur Banten bernomor 580/934-BPKAD/2020 tertanggal 29 April 2020 ke DPRD Banten soal Pinjaman BJB senilai Rp 800 miliar.

BACA :  Ternyata Operasi Yustisi di Jombang Cilegon Terkait Seorang Warga yang Disinyalir Masuk Jaringan ISIS

Surat itu diakui Ketua DPRD Banten Andra Soni baru diterima esok harinya, atau 30 April 2020.

Dalam surat yang salinannya diperoleh BantenHits.com disebutkan pinjaman ke BJB untuk biaya penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Banten ini tanpa dikenakan bunga.

“Utang tersebut akan dibayar dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan tanpa dikenakan bunga pinjaman,” tulis WH dalam surat tersebut.

Pinjaman tanpa bunga yang disebut WH dalam surat tersebut memantik reaksi publik, terutama kalangan aktivis, mahasiswa dan kelompok kritis lainnya di Banten.

Mereka menyebut pinjaman tanpa bunga pada bank konvensional praktik tak lazim. Mereka pun lantas mengaitkan hal itu dengan kebijakan penarikan RKUD di Bank Banten yang kemudian dipindahkan ke BJB.

Sebulan lebih kemudian, persisnya Rabu, 3 Juni 2020, Komisi III DPRD Banten menggelar pertemuan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten.

BACA :  Lidik Kasus Tewasnya Karyawan PT Daekyung yang Tertimpa Pagar Saat Bekerja, Polisi Periksa Empat Saksi 

Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengakui jika pinjaman ke BJB bukan pinjaman tanpa bunga.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten Ade Hidayat dalam wawancara by phone dengan BantenHits.com, Rabu, 3 Juni 2020.

“Saya tanya kemarin itu bunganya 6,9 persen. Tapi apakah sudah dilakukan (pinjaman itu) atau belum mereka bilang belum. Itu harus ditelusuri. Itu pengakuan Bu Rina (Kepala BPKAD Banten),” jelas Ade.

Kepada BantenHits.com Rina Dewiyanti memastikan pinjaman ke BJB tersebut hingga Kamis, 4 Juni 2020 masih belum terealisasi.

Namun, ketika ditanya apakah pinjaman tersebut terkendala, Rina tak bersedia menjawabnya.

Sementara, terkait pinjaman tanpa bunga yang disebutkan dalam Surat Gubernur Banten ke DPRD, Rina menyebutkan itu hanya keinginan Pemprov Banten saja.

“Ya kan namanya keinginan dapat dana murah, tapi aturan perbankan tidak memungkinkan. Jadi besaran bunga sesuai aturan perbankan,” ungkap Rina melalui pesan WhatsApp, Jumat, 5 Juni 2020.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-1015 bekerja sebagai produser di Info TV. Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Terpopuler