Connect with us

Berita Terbaru

Biaya Perawatan Mobil Pejabat yang Jadi Temuan BPK Ternyata Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang

Published

on

Ilustrasi mobil dinas pejabat. Foto:Google.com

Pandeglang – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI menemukan adanya kejanggalan pembayaran perawatan tiga mobil dinas pejabat di Kabupaten Pandeglang. Temuan itu ditemukan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pandeglang tahun 2019.

Tiga mobil dinas seperti Toyota Vellfire, Toyota Fortuner dan Toyota Innova itu merupakan mobil Dinas Bupati Pandeglang, Irna Narulita dan Wakil Bupati, Tanto Warsono Arban.

Dari data yang dihimpun BantenHits.com dalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang tahun 2019 ditemukan ketidak wajaran dalam pergantian suku cadang tiga mobil tersebut.

Dari total anggara sebesar Rp 143.420.000 yang diperuntukan belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Toyota Vellfire, Toyota Fortuner dan Toyota Innova, dengan jenis barang, harga dan jangka waktu yang tidak wajar senilai Rp95.420.000 dengan rincian yakniToyota Vellfire Rp67.950.000, Toyota Fortuner Rp19.370.000, dan Toyota Innova Rp8.100.000.

BACA :  Atraksi Barongsai dan Wushu Hibur Pengunjung Bandara Soetta

Dan belanja jasa servis kendaraan Toyota Vellfire, Toyota Fortuner dan Toyota Innova tidak dipertanggungjawabkan secara riil, senilai Rp48.000.000. Belanja tersebut hanya berupa kwitansi tanda terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah kepada pihak bengkel kendaraan, tanpa disertai dengan jenis jasa servis untuk masing-masing kendaraan jenis Toyota Vellfire, Toyota Fortuner dan Toyota Innova.

Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda Pandeglang, Firmansyah mengakui adanya temuan BPK yang menjadi sorotan aktivis PMII Pandeglang. Meski demikian, dia mengklaim sudah menindaklanjuti dengan mengembalikan temuan itu ke Kas Daerah.

“Oh terkait hal tersebut, memang dari LHP itu dapat dikatakan ada temuan, dan itu pun sudah kami tindak lanjuti. Akhirnya memang sudah pengembalian dan sudah kami kembalikan dana tersebut, seperti itu,” kata Firman, Senin, 13 Juli 2020.

BACA :  Penertiban Kawasan Dadap Bukan Hanya Persoalan Prostitusi

Menurut dia, temuan itu akibat adanya kekeliruan yang mesti diperbaiki oleh pihaknya. Oleh karena itu pemerintah harus tetap adanya pengembalian.

“Jadi semuanya ke depan tidak akan terulang kembali,” ujarnya.

Saat ditanyakan kendaraan dinas siapa saja yang menjadi temuan BPK RI tersebut. Dia mengungkapkan bahwa mobil tersebut, mobil yang digunakan Kepala Daerah atau Bupati dan Wakil Bupati.

“Kepala Daerah mobil Vellfire, waktu itu Fortuner masih dipegang pak Wakil (Wakil Bupati) sekarang kan sudah dialihakn ke Bappeda ya. Oh iya Innova juga sama masuk, digunakan oleh pak Wakil,” jelasnya.

Firman juga mengaku, kalau secara detail kurang begitu mengetahui, dan ia berjanji bakal melakukan pengecekan kembali. Akan tetapi ia memastikan pada saat usai pemeriksaan BPK itu langsung ditindaklajuti dan sudah dikembalikan 100 persen.

BACA :  Mendadak Banyak Lalat Hijau Besar Berterbangan, Nasib Tragis Warga Pondok Betung Terungkap

“Saya tidak tahu detail seperti apa, nanti akan saya cek lagi deh. Intinya sudah kami kembalikan 100 persen,” tandasnya.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Memulai karir jurnalistik di BantenHits.com sejak 2016. Pria kelahiran Kabupaten Pandeglang ini memiliki kecenderungan terhadap aktivitas sosial dan lingkungan hidup.

Terpopuler