Tangerang – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Astuti mengapresiasi keseriusan Pemkab Tangerang menangani persoalan stunting atau kondisi tumbuh kembang tak normal pada anak.Apresiasi disampaikan Ati saat mengikuti kegiatan rembuk stunting yang digelar secara daring atau online melalui video conference yang diikuti seluruh perwakilan Kecamatan di Kabupaten Tangerang, Selasa 14 Juli 2020.
Dikutip BantenHits.com dari laman resmi tangerangkab.go.id, keseriusan Pemkab Tangerang menangani stunting terbukti dengan menurunnya angka stunting di Kabupaten Tangerang dari tahun ke tahun.
Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kemenkes, 2018 menunjukkan 30, 8% (nasional) balita menderita stunting. Data Riskesdas 2018 untuk wilayah Kabupaten Tangerang adalah 23,2 %.
Saat ini, berdasarkan aplikasi pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau yang disebut E-PPGBM, per Februari 2020 angka prevalensi stunting di Kabulaten Tangerang 11,60 % atau turun setengahnya dari data 2018.
Meski mendapatkan apresiasi, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar meminta jajarannya tak cepat berpuas diri.
“Kasus stunting, kondisi kerdil pada balita, masih banyak ditemukan di sekitar kita, utamanya di masa pandemik saat ini. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tangerang segera menyiapkan program dan strategi yang tepat sebagai intervensi penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Tangerang,” terang Zaki.
Melalui rembuk stunting, Zaki berharap, dapat dirumuskan strategi yang tepat sedini mungkin untuk menekan kasus stunting di tengah pandemik Covid-19 saat ini.
“Kasus stunting atau biasa disebut kerdil pada balita adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan terhadap balita dari janin hingga anak berusia 23 bulan, di mana kondisi gagal tumbuh balita disebabkan karena asupan kurang gizi dan adanya infeksi berulang dan ini semua juga dipengaruhi oleh pola asuh,” tutur Zaki yang mengikuti kegiatan dari Ruang Cituis Gedung Setda Kabupaten Tangerang.
Direktur SUPD III Dirjen Bina Bangda Kemendagri RI Eduard Sigalingging yang menjadi salah satu pembicara mengatakan, perlunya kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan stunting di Indonesia.
Apalagi, persoalan ini sudah mendapat perhatian khusus Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
“Jadi persoalan stunting ini menurutnya bukan hanya urusan dinas kesehatan saja, tetapi juga lintas sektoral harus ikut berjuang dalam persoalan stunting, karena tanpa sinergi dan peran serta lintas sektoral maka stunting mustahil bisa turun,” jelasnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
