Connect with us

Berita Utama

Jangan-jangan Bank Banten Disuntik Modal Rp 1,551 T untuk Muluskan Rencana Merger dengan BJB? 

Published

on

Rapat Paripurna DPRD Banten menyetujui usulan Pemprov Banten soal penyertaan modal Rp 1,551 triliun untuk Bank Banten. (Istimewa)

Serang – DPRD Banten telah menyetujui rencana Pemprov Banten untuk menambah penyertaan modal PT Bank Pembangunan Daerah atau Bank Banten.

Keputusan DPRD disampaikan melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten, Selasa, 21 Juli 2020.

Dalam rapat DPRD Banten menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perubahan Perda 5/2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Saham PT Banten Global Banten Development ke dalam Bank Banten.

Setelah perda penyertaan modal disetujui, Pemprov Banten akan mengonversi Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) senilai Rp 1,551 triliun sebagai setoran modal Bank Banten.

Suntikan modal Rp 1,551 triliun ke Bank Banten diyakini akan membuat kondisi bank kebanggaan warga Banten ini akan sehat kembali.

Rencana Merger Masih Berproses

Upaya penyehatan terhadap Bank Banten ternyata tidak serta merta disusul dengan kebijakan membatalkan rencana merger Bank Banten dengan BJB.

Seperti diketahui, 23 April 2020, Gubernur Banten Wahidin Halim selaku Pemegang Saham Pengendali Terakhir Bank Banten bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil selaku Pemegang Saham Pengendali Terakhir BJB sudah meneken Letter of Intent (LOI) terkait merger Bank Banten dengan BJB.

Wahidin Halim tak merespons konfirmasi terkait rencana merger Bank Banten dengan BJB yang diajukan BantenHits.com melalui staf pribadinya, Darma, Jumat, 24 Juli 2020.

Sementara, Kepala BPKAD Banten Rina Dewiyanti tak bisa memastikan apakah proses merger Bank Banten dengan BJB akan dihentikan atau dilanjutkan.

BACA :  Kejari Didesak Jebloskan Tersangka Lain Kasus Renovasi RSUD Rangkasbitung

“Sementara ini pemprov lakukan penyelamatan dahulu lewat perkuatan kecukupan modal melalui penyertaan modal,” kata Rina menjawab konfirmasi yang diajukan BantenHits.com, Jumat, 24 Juli 2020.

Ketika diminta mempertegas jawaban apakah merger dilanjut atau tidak, lagi-lagi Rina hanya memberikan jawaban diplomatis.

“Semua terus berproses, skema yang dipilih tentu yang paling baik,tepat dengan cost termurah,” jawabnya.

“Kita ikuti aturan saja,” sambungnya.

Tahap Finalisasi

RUPST Bank Banten tahun buku 2019 digelar Jumat, 17 Juli 2020. Dari kiri ke kanan Direksi Bank Banten, Jaja Jarkasih; Komisaris Independen, Titi Khoiriah; Plt. Komisaris Utama Bank Banten, Media Warman; Direktur Utama Bank Banten, Fahmi Bagus Mahesa; Direksi Bank Banten, Kemal Idris; Sekretaris Perusahaan, Chandra Dwipayana. (Istimewa)

Dikutip BantenHits.com dari CNBCIndonesia.com, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil mengungkapkan bahwa rencana penggabungan usaha atau merger Bank Banten dengan BJB menunggu tahap akhir dari uji tuntas (due diligence) dari konsultan independen.

Namun mantan Wali Kota Bandung ini menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah daerah ialah Bank Banten harus disehatkan terlebih dahulu sehingga secara bisnis merger tersebut benar-benar mendatangkan manfaat.

“Jadi kami ini hanya menunggu tahapan yakni selesainya due diligence yang sedang difinalisasi, dan hasil due diligence ini akan secara transparan kami sampaikan ke publik,” katanya, dalam dialog program Power Lunch bersama Maria Anneke di CNBC Indonesia TV, Kamis, 23 Juli 2020.

“Komitmen dari pusat, adalah pihak Bank Banten dan Pemprov Banten mau menyehatkan dulu [kondisi bank], baru ada proses merger. Kalau proses hanya apa adanya seperti sekarang, saya kita akan sangat berat, walau letter of intent [LoI] sudah ditandatangani,” sambungnya.

BACA :  Diduga Akan Kabur, Ratusan TKA Asal Tiongkok Diamankan

Menurut Emil, jika Bank Banten sudah disehatkan, dan piutang tak terlalu besar, maka merger itu secara bisnis ke bisnis sangat feasible karena captive market sangat besar.

“Kesimpulannya, kami masih tunggu due diligence dari konsultan independen, setelah itu akan kami sampaikan,” pungkasnya.

Tahapan LOI Menyalahi Aturan

Legal opinion (LO) alias pendapat hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia soal Bank Banten. (Istimewa)

Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten Ade Hidayat menilai merger Bank Banten dengan BJB sudah tidak relevan lagi saat Bank Banten sudah dapat suntikan modal.

“BJB pun mengakui marger adalah langkah yg sulit untuk dilakukan dan butuh proses panjang. Pastinya (merger) akan dihentikan,” tegas politisi Gerindra asal Kabupaten Lebak saat dihubungi BantenHits.com, Jumat, 24 Juli 2020.

Disinggung soal LOI terkait merger Bank Banten dengan BJB yang hingga hari ini masih berproses, Ade menyebut tahapan LOI yang dilakukan menyalahi aturan. Pihaknya juga sudah meminta agar LOI dihentikan.

“Komisi III sudah bertemu dengan (direksi) BJB pusat, dan komisi III menyampaikan pandangannya bahwa LOI dipastikan sudah menyalahi tahapan. Maka (rencana merger) harus dihentikan saat Bank Banten sudah disehatkan, pemprov pun setuju, ojk pun dalam pembahasan bersama pansus memberikn pandangan yang sama tidak perlu lagi merger,” ungkapnya.

Ade memastikan, keputusan merger tidak hanya cukup dengan melibatkan dua gubernur Banten dan Jawa Barat tapi harus ada persetujuan DPRD masing-masing wilayah.

BACA :  Pelaku Sodomi di Gunung Kaler Sesali Perbuatannya

“Marger itu perlu persetujuan DPRD dari kedua pemerintahan daerah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, serta PP 54 tahun 2017,” ucapnya.

Penarikan RKUD Sumber Kemelut

Sebelumnya, dalam tempo yang berdekatan, Wahidin Halim memutuskan tiga kebijakan mengejutkan, yakni menarik RKUD Banten dari Bank Banten lalu memindahkan ke BJB.

Setelah itu Wahidin Halim menandatangani LOI merger Bank Banten dengan BJB bersama Ridwan Kamil. Tak hanya itu, suami Niniek Nuraini ini juga memberitahu DPRD soal rencana Pemprov Banten meminjam uang hampir satu triliun ke BJB. Pinjaman disebut tanpa bunga.

Kebijakan Wahidin Halim alias WH memindahan RKUD Pemprov Banten dari Bank Banten ke BJB disebut telah menimbulkan kemelut yang luar biasa.

Pemindahan RKUD tersebut memicu rush alias penarikan uang oleh nasabah secara masif sehingga berdampak pada kondisi Bank Banten.

Hal tersebut disampaikan Ketua Pusat Kajian Konstitusi Perundang-undangan dan Pemerintahan FH Untirta Lia Riesta Dewi saat menghadiri diskusi terbatas tentang “Nasib Interpelasi Pasca Divestasi Kasda” yang dilaksanakan Banten Lawyers Club (BLC) di salah satu rumah makan di Kota Serang, Senin, 22 Juni 2020.

Kebijakan WH tersebut dinilai Lia telah melanggar peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah yang di mana disebutkan bahwa RKUD disimpan di bank yang sehat.

Ia memaparkan, pada saat pemindahan RKUD Bank Banten sedang masuk dalam pengawasan intensif OJK yang waktunya sampai 15 Juni 2020.

“Bank Banten sebetulnya belum dinyatakan tidak sehat oleh OJK karena jangka waktu pengawasan intensif belum habis. Selama pengawasan intensif ini OJK memberikan kesempatan kepada Bank Banten untuk memulihkan kondisi,” terangnya.

“Jika pada atas waktu belum juga terlihat pemulihan maka OJK baru akan mengeluarkan penilaian berikutnya salah satunya dinyatakan tidak sehat,” sambungnya.

Lia menegaskan, saat WH menarik RKUD kondisi Bank Banten belum ditetapkan OJK sebagai bank tidak sehat.

“Ibaratnya ikan lagi butuh oksigen, oksigennya diambil oleh gubernur, itu problemnya,” tegasnya.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Terpopuler