Connect with us

Berita Utama

DPRD Sebut Keputusan Wahidin Halim Ngutang Rp 4 Triliun ke PT SMI Hanya Akan Membebani APBD

Published

on

Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten, Ade Hidayat menyebut keputusan Wahidin Halim ngutang Rp 4 triliun hanya akan membebani APBD. (BantenHits.com/ Mursyid Arifin)

Serang – Kondisi Banten saat ini berada pada Grid A secara ekonomi. Artinya, Banten masih memiliki banyak potensi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Utang dirasakan belum urgent untuk dilakukan saat ini.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten, Ade Hidayat saat dimintai pendapat ihwal utang Pemprov Banten senilai Rp 4 triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI dengan dalih kegiatan yang produktif dan pemulihan ekonomi di Provinsi Banten di tengah pandemi ini.

Menurut Ade, utang Rp 4 triliun hanya akan membebani APBD Banten. Terlebih tempo pinjaman tersebut 10 tahun.

BACA :  Tak Reda "Diredam" Istigasah Tokoh, Penolakan Proyek Geothermal Makin Menggila; Ribuan Warga Gelar Mimbar Bebas

‘Wow, besar juga. Jadi kami menilai, rencana pinjaman ini belum urgen. Pinjaman hanya akan membebani stuktur APBD apalagi pinjaman itu selama 10 tahun,” kata pria yang akrab disapa Ahi saat dihubungi BantenHits.com melalui pesan WhatsApp, Rabu pagi, 5 Agustus 2020.

Rencana pinjaman itu dinilai Ahi terlalu berlebihan, karena kemampuan keuangan daerah tidak lagi dalam kondisi darurat dan pailit.

Kemudian, masih banyak potensi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang belum dioptimalkan, terlebih Gubernur Wahidin Halim (WH) harus mengkoreksi target PAD pada struktur APBDP 2020, sebab masih terdapat angka potensi dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) khususnya roda dua yang dimasukan ke dalam skema tunggakan.

“Jumlah tunggakan PKB tidak rasional. Harus dikoreksi lagi, dan kami akan koreksi angka tunggakan itu di rapat pembahasan komisi bersama Bapenda,” imbuhnya. 

BACA :  10 Blogger Ikut Kompetisi Writingthon di Puspiptek Serpong

Selain itu, Ahi merasa percepatan pertumbuhan ekonomi perlu kajian yang matang, perlu ada data yang tersedia dengan baik, sehingga menjadi terukur, efektif dan efesien. Jika tidak, kata dia, pinjaman hanya akan membebani stuktur APBD apalagi pinjaman itu selama 10 tahun lamanya. 

“Saat ini, kami dari komisi III (DPRD Banten) yang bermitra dengan bagian keuangan dan aset daerah memandang langkah gubernur (Wahidin Halim, red) belum tepat,” tegas dia.

Sejauh ini, Ahi mengaku belum menerima usulan atau pembahasan terkait rencana pinjaman tersebut dengan orang nomor satu di Banten. Terlebih, komisi III sudah menyampaikan dalam rapat kerja untuk membenahi penerimaan pendapatan di Banten. 

BACA :  Kesadaran Warga Cilegon Bayar Pajak Bermotor Masih Rendah

Seharusnya, jelas Ahi, rencana pinjaman itu dibahas bersama terlebih dahulu dalam hal ini komisi III. Jika mendapat persetujuan, baru kemudian masuk dalam APBDP 2020 atau APBDP Murni 2021. 

“Karena akan kami godog di komisi sebelum dibahas masuk dalam stuktur APBDP 2020 atau APBD 2021 di badan anggaran. Rencana itu harus melalui pembahasan di komisi III dulu,” ucapnya. 

Ahi kembali menegaskan, strategi yang diambil Gubernur Banten (Wahidin Halim) belum nampak serius untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Ia menyarankan, ketika sekarang ini masih kekurangan uang jangan terburu-buru mencari pinjaman alias ngutang. Tetapi, perbaiki dulu sistem penerimaan pendapatannya.

“Kami masih melihat sektor penerimaan pendapatan tidak terbangun sistem yang kuat. Masih mungkin banyak yang bocor di jalan,” pungkasnya.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Pria kelahiran Cihara, Kabupaten Lebak ini, dikenal aktif berorganisasi. Sejak sekolah hingga kuliah, jabatan strategis dalam organisasi pernah diembannya. Mursyid dikenal memiliki daya juang dan dedikasi tinggi dalam pekerjaannya.

Terpopuler