Connect with us

Berita Terbaru

F-PKS Pertanyakan Kucuran Utang Rp4 Triliun Pemprov Banten, Juhaeni: Kok daerah harus Ngutang

Published

on

Ketua F-PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois. (BantenHits.com/Mursyid Arifin)

Serang- Kucuran utang untuk Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp4 Triliun mengundang pertanyaan wakil rakyat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Banten. Adalah Juhaeni M Rois.

Pria yang menjabat sebagai ketua F-PKS DPRD Banten ini mempertanyakan soal pinjaman daerah ke pemerintah pusat yang diperuntukan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Bukan tanpa alasan, Ia menilai uang yang digelontorkan pemerintah pusat itu tak lain adalah ‘uang rakyat’. Padahal, pemerintah telah menyiapkan anggaran yang fantastis untuk penanganan Covid-19.

“Nah itu kemana? Kenapa sih nggak dikucurkan ke daerah? Kok kenapa daerah harus ngutang gitu loh, untuk pemulihan ekonomi ini. Bukankah yang di pusat juga uang rakyat,” tanya Juhaeni, saat ditemui di ruang kerjanya,  Rabu, 12 Agustus 2020. 

BACA :  Razia Truk di Pelabuhan Merak, Empat Buku KIR Palsu Diamankan

“Itulah yang kita sayangkan. Kenapa sih harus ngutang?,” tanyanya kembali saat diminta pandangan terhadap pinajaman daerah ke pemerintah pusat. 

Menurutnya, penanganan Covid-19 ini tidak jelas. Daerah sedang terpuruk dalam perekonomian malah harus ngutang ke pemerintah pusat.

Seharusnya, kata Juhaeni pusat itu memberikan bantuan ke pemerintah daerah yang terdampak.

“Kalau yang terdampak harusnya dikasih bantuan, bukan dikasih ngutang. Supaya tidak membebani rakyat. Pemerintah pusat buat siapa kalau bukan buat rakyat, kenapa ini harus ngutang?,” tegasnya. 

Selain itu, Juhaeni menilai kucuran utang untuk Pemerintah Provinsi Banten kurang tepat. Sebab uang yang dikelola Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam hal ini PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) itu tetap saja uang rakyat.

BACA :  Kemenag Minta Warga Tangerang Tak Ikut Aksi 313

“Mengapa nggak dibagi-bagikan ke daerah yang terdampak sesuai dengan kebutuhan. Tapi skemanya jangan ngutang,”katanya.

“Kalau Pemprov (eksekutif) melihatnya ini tuh peluang. Tapi kalau kami (legislatif) melihatnya ini uang rakyat, masa diutang-utangin mulu,”tambahnya. 

Meski begitu, Juheni menyadari bahwa anggota DPRD dalam mengawal anggaran untuk pemulihan ekonomi tidak bisa bersrikeras. Alasannya, sudah dipagari dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2020.

Editor: Fariz Abdullah



Pria kelahiran Cihara, Kabupaten Lebak ini, dikenal aktif berorganisasi. Sejak sekolah hingga kuliah, jabatan strategis dalam organisasi pernah diembannya. Mursyid dikenal memiliki daya juang dan dedikasi tinggi dalam pekerjaannya.

Terpopuler