Serang- Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten menggelar rapat tertutup di Aula Gedung DPRD Banten, Rabu, 12 Agustus 2020. Mereka membahas mengenai kucuran utang daru PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Hasilnya, wakil rakyat dan pemerintah Provinsi Banten sepakat untuk menambah nilai pinjaman. Tak tanggung-tanggung mereka mengusulkan tambahan pinjaman sebesar Rp856 miliar. Sehingga total pinjaman menembus Rp4,9 Triliun.
Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Al Muktabar mengatakan dari hasil rapat disepakati tahapan akhir dari komposisi rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.
Ia menjelaskan secara kebijakan besar bahwa skema ini telah memasukkan dukungan pembiyaan dari pemerintah pusat, dengan kata lain pinjaman daerah.
Tujuannya, lanjut Al- Muktabar yaitu pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui pemerintah daerah. Anggaran tersebut akan dialokasikan pada sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur, pangan dan pertanian.
Meski demikian, ikhtiar yang diharapkan pemerintah pusat secara satu kesatuan guna pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui Pemerintah Provinsi Banten finalisasi.
“Maka kita mengajukan dan menyepakati dengan DPRD untuk melakukan finalisasi atas apa yang kita rancang dua kutub badan anggaran dan TAPD,” kata Muktabar kepada awak media.
Saat ditanya nilai pinajaman daerah yang diajukan ke pemerintah pusat apakah nominalnya tetap sama atau berubah? Muktabar enggan menyebutkannya, namun secara garis besarnya tetap sama dari yang telah direncanakan.
Artinya, pinajaman daerah yang diajukan oleh Pemprov Banten ke pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dalam hal ini PT SMI yaitu Rp 4,9 triliun atau bertambah Rp 856 miliar dari sebelumnya Rp 4,1 triliun.
“Tapi kita sudah bisa memprosesnya pada tahapan-tahapan yang endingnya untuk final dari pola pendistribusian. Nanti akan ada teknis dalam rangka akadnya,” terangnya.
Terpisah, Ketua DPRD Banten Andra Soni menegaskan, postur APBD tahun 2020 yang dibahas TAPD dan Banggar termasuk skema peminjaman daerah ke pemerintah pusat sebesar Rp 856 miliar telah disepakati.
“Nanti kita tuntaskan ke Kemandagri setelah paripurna. Ya kalau ada uangnya proposal yang diajukan bisa dijalankan,”katanya.
Menurutnya, hal tersebut bagian dari upaya pemerintah untuk pemuliahan ekonomi nasional yang diakibatkan dampak dari pandemi Covid-19 ini. Memang, Banten sendiri secara statistik pertumbuhan PDB-nya minus.
“Kita berharap digelontorkannya anggaran ini diperubahan membuat ekonomi bergerak, meskipun tidak bisa secara signifikan mempengaruhi semuanya. Karena ini dampak, tapi dia menjadi penggerak ekonomi paling tidak, harapannya begitu,” paparnya.
Editor: Fariz Abdullah
