Serang- Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Banten meminta agar pemerintah memberikan keleluasaan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan di laut lepas di wilayah Banten.
Alasannya, karena ikan tangkapan nelayan bukan hanya ada di titik-titik tertentu saja.
Hal itu ditegaskan Ketua DPD HNSI Banten, Sabra Wijaya saat melakukan audiensi dengan Pansus RZWP3K DPRD Banten, di aula PPH DPRD Banten, Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Rabu, 12 Agustus 2020.
“Kami minta nelayan tidak boleh dibatasi apalagi dipidana” tegas Sabra.
“Dimana itu ada ikan, mau di zona tambang, mau di zona wisata, mau di zona industri. Itu harus ditangkap oleh nelayan karena untuk kehidupan (mata pencaharian) mereka,”tambahnya.
Sedangkan menurut Sabra terkait dengan tambang pasir dan lainnya semua masyarakat saling mendukung. Pasalnya, masyarakat nelayan pun tidak bisa menghalang-halangi kepentingan yang sifatnya umum.
“Tapi intinya jangan ada yang diuntungkan dan jangan ada yang dirugikan,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, ketua Pansus RZWP3K DPRD Banten, Miftahudin mengatakan adanya penambangan pasir juga harus bermanfaat bagi nelayan. Mengingat para wakil rakyat akan membuat regulasinya.
Tak hanya itu, Miftahudin juga mengaku akan diusulkan Perda turunannya terkait alat tangkap nelayan yang kerap kali kena razia dalam aktivitasnya.
“Tapi ini (Perda turunannya) mungkin bukan ada di sini (Pemerintah Provinsi) tapi adanya di kabupaten/kota,” ujarnya.
Editor: Fariz Abdullah
