Connect with us

Berita Utama

WH Peringatkan Pengusaha Tak Main-main dengan Duit APBD di Tanah Jawara

Published

on

Gubernur Banten Wahidin Halim saat rapat koordinasi dengan BPK dan KPK. Ia mengingatkan agar para pengusaha tak main-main dengan APBD Banten. (BantenHits.com/Mursyid Arifin)

Serang- Gubernur Banten Wahidin Halim mewarning para pengusaha agar tidak main-main dengan APBD Provinsi Banten. Terlebih, jika berusaha mengurangi spek pekerjaan hanya untuk meraup untung lebih.

Orang nomor satu di Banten ini tak segan-segan meminta Badak Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sampai dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat basis tugas Inspektorat Pemerinta Provinsi (Pemprov) Banten dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

“Dunia usaha juga perlu hati-hati dan tidak bermain-main dengan anggaran APBD apalagi untuk kepentingan sendiri ataupun mencoba bekerja sama dalam upaya menurunkan spek pekerjaannya. Karena keuntungan pekerjaan sudah pasti ada,” kata pria yang akrab disapa WH, dalam Rapat Koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komite Advokasi Daerah (KAD) Wilayah Banten dalam Pencegahan Korupsi, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu, 19 Agustus 2020.

BACA :  Korban Gusuran Runway Bandara Soetta Dipinta Uang Pelicin

Mantan Walikota Tangerang ini optimistis, jika pembangunan di Provinsi Banten pada tahun anggaran 2021 bakal kembali berjalan. Namun tetap harus menjaga protokoler kesehatan.

“Meski bekerja di kantor ataupun proyek di lapangan harus jaga jarak. Harus perhatikan dan laksanakan protokol kesehatan. Karena Covid-19,” ujar WH.

Ketua KAD Anti Korupsi Provinsi Banten yang juga Kepala Inspektorat Pemprov Banten, Kusmayadi mengatakan program kerja yang telah dilakukan pada 2019 adalah penyusunan standar dokumen pemilihan jasa.

“Tahun 2020 sudah dimulai kembali aktivitas untuk KAD, dimulai dengan sosialisasi untuk pencegahan korupsi di dunia usaha. Khususnya adalah dialog anti korupsi di lingkungan KAD Provinsi Banten dan akan dilakukan program kerja lanjutan untuk program kerja 2020,” jelasnya.

BACA :  Mobil Damri Terguling dan Hantam Toyota Avanza Hingga Terbakar di Depan Pom Saketi Pandeglang

Sementara itu, Koordinator Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Direktorat KPK RI, Sugiarto Abdurrahman memaparkan, selama 2004 hingga Desember 2019, kasus tindak pidana korupsi berdasarkan profesi paling banyak adalah dari perorangan swasta.

“Tercatat sebanyak 297 orang berdasarkan data penanganan perkara KPK tahun 2004-Desember 2019,” paparnya.

Editor: Fariz Abdullah



Pria kelahiran Cihara, Kabupaten Lebak ini, dikenal aktif berorganisasi. Sejak sekolah hingga kuliah, jabatan strategis dalam organisasi pernah diembannya. Mursyid dikenal memiliki daya juang dan dedikasi tinggi dalam pekerjaannya.

Terpopuler