Connect with us

Berita Utama

PSBB Sudah Berjilid-jilid di Tangsel Tapi Prostitusi Tak Terendus, Satpol PP Sebut Mereka Dipersulit

Published

on

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol.Ferdy Sambo (kanan) memimpin penggerebekan karaoke eksekutif Venesia BSD di Serpong Sub District, Tangsel, Rabu malam, 19 Agustus 2020. (Foto: ANTARA/JPNN.com)

Tangsel – Karaoke Eksekutif Venesia BSD yang berlokasi di Serpong Sub District, Kawasan BSD, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) digerebek oleh Bareskrim Polri, Rabu malam, 19 Agustus 2020.

Dalam penggerebekan itu, ditemukan 47 wanita yang bekerja sebagai pemandu lagu dan siap memberikan layanan esek-esek bertarif Rp 1.100.000 hingga Rp 1.300.000.

Terkuaknya praktik prostitusi terselubung di wilayah yang dipimpin Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie ini, menjadi sorotan.

Pasalnya praktik prostitusi berlangsung di tengah masa pandemi yang mengharuskan semua pihak melakukan physical distancing.

“Penggerebekan ini harus menjadi atensi pihak Pemkot setempat. Sekarang kan lagi pandemi, mestinya pihak Pemkot bisa mengantisipasi tempat yang berpotensi menyebarkan Covid-19. Apalagi itu juga menjadi sarang maksiat,” kata anggota Komisi III DPR RI, Rano Al Fath melalui siaran pers yang diterima awak media, Kamis, 20 Agustus 2020.

BACA :  Ribuan Anak TK di Serang Ikuti Manasik Haji

PSBB Sudah Jilid VIII

Selama masa Pandemi Covid-19, persisnya sejak akhir Maret 2020, Pemerintah Provinsi Banten telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah Tangerang yang meliputi Tangsel, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang.

Gubernur Banten Wahidin Halim alias WH, bahkan telah memperpanjang PSBB di
di wilayah Tangerang selama 14 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2020.

Dalam PSBB yang memasuki tahap VIII tersebut, Pemerintah Provinsi Banten mewacanakan penerapan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 di antaranya mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Sanksi berlaku bagi pelanggaran yang dilakukan perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

BACA :  Belum Distribusikan Bantuan Banjir, BPBD Pandeglang: Kita Masih Inventarisir

Sanksi dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif, hingga penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Ferdy Sambo yang memimpin langsung penggerebekan mengatakan, penggerebekan dilakukan karena polisi  menduga telah terjadi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus eksploitasi seksual pada masa pandemi COVID-19.

Dalam penggerebekan tersebut, Ferdy yang turun langsung memimpin penggerebekan, menemukan sejumlah barang bukti yang mengindikasikan praktik prostitusi.

“Kami juga sita kwitansi, voucher ladies, uang tunai Rp 730 juta sebagai booking ladies dari 1 Agustus 2020, 12 kotak alat kontrasepsi, satu bundel form penerimaan ladies, komputer, printer, hingga kimono,” urai Ferdy.

Menurut Ferdy, tempat hiburan tersebut telah melanggar aturan. Operasional lokasi usaha ini menabrak Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Peraturan Wali Kota Tangsel Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Covid-19.

Gubernur Banten Wahidin Halim saat memimpin video telekonferensi dengan kepala daerah di Tangerang. WH memutuskan PSBB di Banten diperpanjang hingga 24 Agustus 2020.(Istimewa)

Satpol PP Ngaku Dipersulit

BACA :  Kondisi Rizky, Kakak Korban Pembunuhan Sadis di Ciledug Membaik

Dikutip BantenHits.com dari Kompas.com, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tangerang Selatan mengklaim telah melakukan razia sebelum Bareskrim Polri melakukan penggerebekan di Venesia BSD Karaoke Executive di Serpong.

Namun, upaya razia terhadap tempat hiburan itu tak membuahkan hasil karena kesulitan masuk ruangan yang menggunakan akses.

“Sudah dua kali (razia). Kita mau masuk itu susah. Aksesnya kan pake kartu,” ujar Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Tangsel Muksin Al Fachry saat dihubungi, Kamis, 20 Agustus 2020.

Muksin menjelaskan, kendala yang dialami selama dua kali upaya melakukan razia pada tempat karoke itu selalu sama.

Petugas selalu harus diminta menjalani prosedur untuk dapat masuk melalui ke dalam ruangan.

“Prosedurnya kan di situ kami ikuti, ketemu satpam dulu. Kita cari satpamnya siapa yang megang (akses). Alasannya ini lah itu lah, dipersulit. Sedangkan mungkin pengalaman dan perlengkapan kami kan beda sama Mabes Polri,” kata Muksin.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Terpopuler