Serang- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Dinkop UMKM) Provinsi Banten mencatat terdapat 83 dari 300 Koperasi di Tanah Jawara dalam kondisi nonaktif. Penyebabnya bermacam-macam.
Kasi Kelembagaan dan Perizinan pada Dinkop UMKM Provinsi Banten, Bara Hudaya mengatakan, banyak indikator penyebab tidak aktifnya status koperasi itu. Pertama, karena kopreasinya sudah tidak menjalankan usahanya alias gulung tikar. Kedua, tidak melaporkan hasil rapat anggota tahunan (RAT).
Namun, menurutnya bagi koperasi yang tidak melaporkan RAT selama satu kali atau dua kali berturut-turut masih bisa direvitaliasi.
“Kalau yang tidak aktif karena RAT, masih bisa dibina dan direvitaliasi itu mah,” kata Bara kepada BantenHits.com, saat ditemui di kantornya, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Jum’at, 28 Agustus 2020.
Bara menerangkan selama ini Dinkop UMKM telah memiliki 80 petugas lapangan yang dikhususkan untuk membina seluruh koperasi yang menjadi binaannya.
Selanjutnya, untuk menghadapi era digital, Bara mengaku telah menyediakan pelaporan melalui sistem online atau data operating system.
“Kita punya data operating system. Jadi koperasi tinggal ngisi sendiri, sekarang juga kita masih tahap sosialisasi,” ujarnya.
Bara menambahkan, koperasi lebih dikenal sebagai soko guru ekonomi Indonesia yang mengedepankan asas kekeluargaan. Kendati demikian, dari setiap anggota koperasi harus diberikan pemahaman yang intens supaya ketika lembaga koperasinya bangkrut tidak menyalahkan siapa-siapa.
“Koperasi yang riil, yang profesional mereka tidak akan meminta bantuan anggaran,” imbuhnya.
“Bahkan di masa pandemi saat ini juga dari sekian ribu koperasi di Banten ini baru ada satu atau dua lembaga koperasi saja yang mengajukan permohonan dana stimulus,” tambahnya.
Editor: Fariz Abdullah
