Pandeglang – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten masih merumuskan regulasi tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di 207 Desa yang ada di Kabupaten Pandeglang.
“Ini kita lagi rumuskan dulu Perbupnya (Peraturan Bupati) dan aturan-aturan lain tentang Pilkades,” kata Kepala DPMPD Pandeglang, Doni Hermawan, Jumat, 28 Agustus 2020.
Menurut Doni, tahapan Pilkades mulai berjalan pada Maret 2021 mendatang, karena pelaksanaan Pilkades sendiri akan digelar pada Juni 2021. Meski demikian, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah harus memberi pemberitahuan pada Januari 2021.
“Maret tahapan, pelaksanaannya Juni. Tapi dari Januari BPD sudah memberikan pemberitahuan kepada Kades bahwa jabatan sudah habis Juli,” ujarnya.
Mantan Camat Banjar itu menerangkan, Desa yang akan menggelar Pilkades tak akan diisi oleh Pejabat Sementara (Pjs) Kades. Mengingat kekosongan di Desa hanya satu bulan, ditambah jika di isi oleh Pjs dari Kecamatan akan membebani pihak Kecamatan.
“Enggak ada Pjs, langsung cuti terus pemilihan. Jangan sampai terlalu banyak Pjs, karena di Kecamatanya enggak cukup. Kalau di kecamatan habis, siapa yang akan jadi panitia Pilkades di tingkat Kecamatan,” jelasnya.
Daftar Pilkades Tak Dipungut Biaya, Alias Gratis
Doni menegaskan, pelaksanaan tahapan Pilkades tak di pungut biaya, alias gratis. Meskipun, pemungutan itu didasari berdasayarkan musyawarah. Jika ada panitia yang melakukan pungutan, Calkades diminta lapor ke DPMPD Pandeglang.
“Enggak boleh ada pungutan pendaftaran calon, apapun yang terjadi meskipun hasil kesepakatan. Karena sudah dianggarkan oleh Dana Desa, untuk surat suarapun sudah dianggarkan,” pungkasnya.
Editor: Fariz Abdullah
