Connect with us

Berita Terbaru

Perada Ngadu ke DPRD Banten, Ingin Kenaikan Upah Jadi Rp3,8 Juta

Published

on

Perhimpunan Pengaman Dalam (Perada) saat beraudiensi dengan Komisi I DPRD Banten. (BantenHits.com/Mursyid Arifin)

Serang- Persatuan Pengaman Dalam (Perada) Provinsi Banten mendatangi gedung DPRD Banten, Selasa, 1 September 2020. Tujuannya untuk menyampaikan keinginan kenaikan upah.

Beraudiensi dengan Komisi I DPRD Banten, Perada berharap upah mereka naik jadi Rp3,8 juta atau sesuai dengan upah minimum kota (UMK). Saat ini mereka hanya mendapatkan gaji sebesar Rp2,1 juta.

Keinginan itu muncul setelah mereka mendengar adanya pinjaman dana dari pemerimtah daerah ke pemerintah pusat sebesar Rp4,1 triliun.

Ketua Umum Perada Provinsi Banten menilai, adanya pinjaman yang begitu fantastis dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat tidak menyentuh terhadap kesejahteraan Pamdal. Padahal, saat ini daya beli masyarakat berkurang. Begitu pun ketika gaji Pamdal dinaikkan maka akan memicu daya beli masyarakat.

BACA :  Pemkab Lebak Gelontorkan Rp 200 Juta Bantu Korban Tsunami Selat Sunda

“Pada anggaran Rp 4,1 triliun tidak ada alokasi ke kami,” kata Asep kepada awak media, usai melakukan pertemuan bersama Komisi I DPRD Banten, di gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa, 1 September 2020.

Menurutnya, gaji Rp 2,1 juta sangat jauh dari upah minimum regional (UMR). Di mana tetorial upah minimum kota (UMK) Kota Serang Rp 3,8 juta.

Ia menyebutkan, lama bekerja mereka di lingkungan Pemprov Banten sangat bervariatf. Ada yang sudah memasuki 15 – 20 tahun dari 989 anggota dan terbagi di 42 kantor OPD.

“Saya berharap ada realisasi di tahun 2021.
Kami tidka muluk-muluk. Berharap barometernya UMK (Kota Serang),” harapnya.

BACA :  Parah! Selama Dua Bulan Karyawan Pabrik Perakitan HP dan LED TV di Serang Hanya Dibayar Rp150-300 Ribu

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Banten, Asep Hidayat mengungkapkan, Pamdal merupakan bagian dari komponen masyarakat. Dalam pandemi Covid-19 ada keprihatinan terhadap kondisi mereka.

“Mereka harap ada penyesuaian. Agar pembahasan 2021 pada APBD dianggarakan honor yang minimal mendekati UMK. Acuannya ke Kota Serang. Kalau dengan honor Rp 2,1 juta dengan kondisi sekarang itu kurang apalagi dengan adanya corona,” ungkap Asep.

“Harapannya eksekutif (Pemprov Banten) bisa memikirkan nasib mereka, karena selain inflasi yang tinggi itu semuanya naik,” ucap Asep menambahkan.

Editor: Fariz Abdullah



Pria kelahiran Cihara, Kabupaten Lebak ini, dikenal aktif berorganisasi. Sejak sekolah hingga kuliah, jabatan strategis dalam organisasi pernah diembannya. Mursyid dikenal memiliki daya juang dan dedikasi tinggi dalam pekerjaannya.

Terpopuler