Serang- Inspektorat Banten melakukan audit anggaran pengadaan barang dan jasa sebesar Rp7,2 miliar di BPBD Banten. Alasannya, karena dalam realisasinya disinyalir bermasalah.
Kepala Inspektorat Banten, E Kusmayadi mengaku audit sendiri merupakan buntut dari adanya laporan kejanggalan realisasi anggaran Covid-19 dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun 2020.
“Intinya bahwa audit atau pemeriksaan BPBD terkait anggaran Covid-19 2020 sudah sampai ke naskah, dalam waktu dekat Senin (7 September 2020) akan segera disampaikan ke BPBD,” kata Kusmayadi di kantornya, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Rabu, 2 September 2020.
Ia menegaskan, setelah naskah audit ditanggapi oleh BPBD, maka akan masuk ke tahap proses Laporan Hasil Pengawasan (LPH).
“Kalu sudah ok (ditanggapi BPBD, red) jadi LHP (laporan hasil pengawasan) kalau sudah jadi LHP sudah mengikat, kalau jadi temuan harus ditindaklanjuti, kalau ada kerugian harus dikembalikan ke kas daerah,” tegasnya.
Kusmayadi menuturkan, dalam proses mencari keterangan BPBD diberikan tenggang waktu selama tiga hari untuk menjawab nakah audit yang berisikan bukti-bukti kegiatan BPBD pada saat penanganan covid-19.
“Sejak diterima (naskah, red) harus ditanggapi (BPBD) kurang lebih waktunya tiga hari, apakah sesuai tidak? Ada temuanya sekian sesuai tidak? diterima tidak? seperti itu,” ujarnya.
Disinggung soal anggaran yang diaudit, Kusmayadi mengakui secara keseluruhan mencapai Rp 7,2 miliar dengan rincian melalui tujuh pengadaan, di antaranya pengadaan disinfektan dan penyemprotan, pekerjaan helm dan safety, sarung tangan karet dan Google mask, pengadaan masker dan kain, pengadaan hand sanitizer, pengadaan makan dan minum, pengadaan pembayaran uang saku dan pembelian BBM.
“Nilai keseluruhan anggaran yang diaudit sebesar Rp7,290,93,900 miliar harus ditindaklanjuti selama 3 hari,” jelasnya.
Editor: Fariz Abdullah
