Serang – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, Nana Suryana mengaku akan mengembalikan keuangan daerah jika ditemukan kerugian dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Banten.
Nana juga membantah soal adanya dugaan penyelahgunaan dana APBD 2020 yang diperuntukkan penanggulangan Covid-19. Namun, kaitan dengan audit anggaran tersebut memang prosedurnya demikian.
Ia menjelaskan yang melakukan audit adalah tim auditor. Jika memang dalam faktanya ada yang tidak sesuai dengan kualitas, apakah dibayarakan atau tidak, itu rekomendasinya dari Inspektorat.
“Kalau memang harus ada pengembalian, ya dikembalikan karena di dalam kontraknya begitu. Jadi nggak usah di itu lagi (di beritakan, red),” kata Nana saat ditemui di Kantornya, Senin, 7 September 2020.
Ia menegaskan, dari awal sudah berkomitmen untuk tak mencari keuntungan dari pengadaan barang tersebut. Mungkin, kata dia, orang lain berpikir demikian dari sekian anggaran akan mendapatkan sekian persen.
“Imej (pola pikir) yang lama kan begitu, kita (BPBD, Red) mah alhamdulillah nggak,” tegas dia.
Baca Juga: Tujuh Item Pengadaan di BPBD Banten Diaudit, Inspektorat: LHP nya Tengah Difinalkan
Sementara penggunaan anggaran senilai Rp7,2 Miliar untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) sebanyak tujuh item tersebut semuanya sudah terealisasi.
Adapun ketujuh item itu diantaranya, pengadaan disinfektan dan penyemprotan, pekerjaan helm dan safety, sarung tangan karet dan google maks, pengadaan masker dan kain, pengadaan hand sanitizer, pengadaan makan dan minum, serta pengadaan pembayaran uang saku dan pembelian BBM.
“Oh iya semuanya sudah (Terealisasi, Red). Makanya dilakukan audit,” ungkapnya.
Namun hingga tadi siang sekitar pukul 13:30 Wib, BPBD Banten mengaku, belum menerima penyerahan LHP dari pihak Inspektorat Banten.
“Belum terima berkas (LHP)-Nya. Mungkin nanti sore,” pungkasnya.
Editor: Engkos Kosasih
