Connect with us

AGENDA KPU

Nah Lho, Arak-arakan Massa saat Pendaftaran Bapaslon Kepala Daerah Diwarning Polda Banten

Published

on

Dirbinmas Polda Banten, Kombes Pol Ricky Yanuarfi saat memberikan keterangan pers. (BantenHits.com/Mursyid Arifin)

Serang – Dirbinmas Polda Banten, Kombes Pol Ricky Yanuarfi meminta penyelenggara dan peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 menghindari kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19.

Ia menginginkan kejadian arak-arakan massa saat proses pendaftaran bakal pasangan calon peserta Pilkada tak lagi terulang.

Diketahui, beberapa bapaslon Pilkada Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Pandeglang dinyatakan melanggar protokol kesehatan lantaran arak-arakan massa yang mengabaikan jaga jarak.

Ricky juga mengajak, semua unsur, baik Organisasi Masyarakat (Ormas) Tokoh Masyarakat dan Ulama untuk menjadi pelopor protokol kesehatan dengan menyatukan persepsi bahwa Pilkada ini dapat berjalan dengan sehat.

BACA :  Santer Dapat Tangkal Virus Corona, Harga Jahe di Rangkasbitung Tembus Rp50 Ribu/Kilogram

“Yang namanya pemilu atau hajat orang banyak seperti ini (Pilkada) tidak bisa kita terhindar dari kerumunan massa. Jangan Pilkada sukses kemudian angka penyebaran Covid-19 meningkat tinggi,” kata Ricky usai kegiatan Forum Group Discussion (FGD) di salah satu hotel di Kota Serang, Rabu, 9 September 2020.

Ricky menjelaskan, saat ini semua khalayak tahu bahwa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bukan hanya di Tangerang Raya saja, namun sudah diterapkan di seluruh daerah di Provinsi Banten secara umum.

Namun ia melihat pemahaman masyarakat terhadap pandemi sudah mulai muak. Padahal, pihak kepolisian selalu mengimbau setiap hari, tapi kondisinya angka paparan Covid-19 yang terkonfirmasi dari hari ke hari cukup signifikan.

BACA :  Pemkab Mulai Batasi Warga Masuk-Keluar Pandeglang, Bupati Irna: Petugasnya Harus Sehat

“Ini ‘warning!’ kita agar lebih disiplin lagi.
Suksesnya Pilkada harus dibarengi suksesnya penekanan angka Covid-19,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Banten, Didih M Sudi mengungkapkan, sejak hari pertama ketika ada pelanggaran protokol kesehatan Covid-19. Dirinya mengaku sudah berkoordinasi baik dengan Bawaslu maupun KPU di empat kabupaten/kota, termasuk dengan aparat kepolisian

“Pertama memang kita jangan sampai Pilakda ini menjadi pintu masuk atau klaster Covid-19. Pada saat pendaftaran itu sudah ada pelanggaran, makanya bagaimana ke depannya supaya ditahapan selanjutnya khusus yang kampanye dan pas pemilihan suara tidak terjadi lagi,” pungkas Didih.

Editor: Engkos Kosasih



Pria kelahiran Cihara, Kabupaten Lebak ini, dikenal aktif berorganisasi. Sejak sekolah hingga kuliah, jabatan strategis dalam organisasi pernah diembannya. Mursyid dikenal memiliki daya juang dan dedikasi tinggi dalam pekerjaannya.

Terpopuler