Pandeglang – Anggota Komisi III DPR RI, Adde Rosi Khoerunnisa mengatakan, sebanyak 19, 4 persen Pegawai Negeri Sipil (PNS) terpapar paham radikalisme yang berkembang di Indonesia, seperti tidak menyetujui Pancasila.
Hal itu disampaikan Adde Rosi dalam acara sosialisasi empat Pilar MPR-RI tahap III di Kabupaten Pandeglang, Selasa 22 September 2020.
Adde Rosi meminta Kepala Daerah secara intens melakukan pembinaan apabila menemukan PNS yang ada dilingkungan Pemerintahanya terpapar paham radikalisme ekstrimisme. Ia berpesan, jangan samapai Kepala Daerah kecolongan.
“Kepala Daerah selaku pimpinan tertinggi di wilayah tersebut harus memberikan pembinaan, kemudian menyisir, karena paham-paham radikalisme ekstrimisme seperti ini ada di setiap lini. Pembinaannya, baik itu pembinaan kepegawaian dan juga pembinaan ideologi ini harus terus dilakukan oleh pejabat-pejabat yang bisa diselenggarakan oleh Dinas terkait,” ungkapnya.
Adde Rosi juga menyebutkan, bahwa ada 63 persen guru memiliki opini intoleran terhadap agama lain, 3 persen anggota TNI terpapar ekstrimisme, 36,5 persen mahasiswa kampus Islam khilafah, 7 persen universitas terpapar ekstrimisme agama.
Adde meyakini data itu valid karena didapat dari ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.
“Data itu saya dapatkan dari ketua MPR RI bapak Bambang Soesatyo, bahwa selain tadi di Kampus di TNI, kemudian di PNS ini memang ada yang terpapar baik itu ekstrimisme, radikalisme maupun terorisme,” jelasnya.
Gencar Sosialisasi Empat Pilar
Istri Wakil Gubernur Banten ini mengaku akan terus menggecarkan sosialisasi empat pilar secara masif, untuk meminimalisir paparan paham radikalisme di Indonesia. Karena lanjut Adde, empat pilar saat ini masih belum dijalani sepenuh hati, karena jika empat pilar sudah dijalani sepenuh hati tidak akan ada paparan ekstrimisme dan radikalisme.
“Kalau empat pilar sudah dijalani sepenuh hati, dapat dipahami dipedomani tidak akan ada yang namanya paparan ekstrimisme dan radikalisme. Oleh karena itu apa yang kita bisa lakukan dalam hal ini anggota MPR RI yaitu terus menguatkan kembali keberadaan empat pilar negara,” katanya.
Adde Rosi berpesan agar masyarakat bijak dalam memilih pergauan, jangan sampai ketika bergaul ke dalam perkumpulan atau kelompok ada riak-riaak ingin mengusulkan negara khilafah.
“Ini harus terus disosialisasikan kepada masyarakat dihafal, diingat, dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada yang namanya ekstremisme tidak ada yang namanya radikalisme. Kita adalah satu, kita ini adalah warga negara republik Indonesia yang taat hukum yang berpedoman terhadap ideologi Pancasila,” tandasnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
