Connect with us

Berita Terbaru

DPRD Ramai-ramai Kritik RAPBD-P Kabupaten Tangerang 2020, Minta Anggaran Tak Terduga Covid-19 Rp 403 M Diperinci

Published

on

Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Tangerang Terhadap Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Tangerang 2020 di Ruang Paripurna, Selasa 22 September 2020. DPRD meminta Pemkab Tangerang menjelaskan secara rinci pos penggunaan anggaran Covid-19 pada APBD-P 2020 sebesar Rp 403 miliar. (BantenHits.com/ Rifat Alhamidi)

Tangerang – Anggota DPRD Kabupaten Tangerang meminta anggaran tak terduga untuk penanganan Covid-19 yang berjumlah Rp 403 miliar oleh Pemkab Tangerang diperinci. 

Pasalnya,  anggaran engalami peningkatan drastis dari sebelumnya senilai Rp 10 miliar pada APBD murni Kabupaten Tangerang 2020.

Demikian terungkap dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Tangerang Terhadap Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Tangerang 2020 di Ruang Paripurna, Selasa 22 September 2020.

Turut hadir pada rapat paripurna tersebut Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar beserta para kepala dinas di lingkungan Pemkab Tangerang.

BACA :  Penutupan HUT Kab. Tangerang ke-74 Berlangsung Megah dan Meriah

Dalam penyampaiannya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DRPD Kabupaten Tangerang Akmaludin Nugraha mengatakan, pos anggaran untuk belanja tak terduga pada RAPBD-P 2020 mengalami lonjakan drastis.

Sementara, pihaknya masih banyak menemukan fakta di lapangan ada masyarakat yang terdampak pandemi namun belum merasakan bantuan apapun dari pemerintah daerah.

“Kami ingin menyikapi tentang refocusing anggaran bencana Covid-19 yang terjadi di Kabupaten Tangerang. Karena faktanya, yang terjadi di lapangan adalah masih banyak pengaduan masyarakat kepada kami tentang penangan bantuan langsung tunai (BLT) untuk ekonomi masyarakat bawah,” katanya.

Selain itu, Fraksi PDI-P juga menanyakan relokasi dan pergeseran anggaran dalam RAPB-P 2020 untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten yang dinilai belum jelas.

Padahal kata Akmaludin, salah satu rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) yang menjadi prioritas Bupati Tangerang pada saat pandemi adalah penanggulangan kemiskinan dan penangguran.

BACA :  70 Persen Karyawan Perusahaan Otobus di Pandeglang Menganggur Gegara ada Larangan Mudik Lebaran

“Memasuki triwulan keempat, menurut kami prioritas yang disusun Bupati masih belum menunjukan progres signifikan. Baik dalam pemulihan ekonomi maupun bantuan langsung untuk yang terdampak pandemi,” ujarnya.

Ia juga menyatakan, kenaikan drastis belanja tak terduga ini harus diimbangi dengan kemampuan ABPD Kabupaten Tangerang. Belum lagi, ia memprediksi nantinya serapan anggaran untuk ABPD Perubahan jangan sampai tidak maksimal dan malah menyisakan persoalan.

“Sebelumnya kan di APBD murni kita tidak menganggarkan untuk hal ini. Jadi, apakah bisa diimbangi tidak dengan kekuatan APBD kita? Jangan malah nanti serapannya tidak maksimal dan jadi carut marut,” tuturnya.

Senada, Fraksi Partai Gerindra juga mengkritik besarnya anggaran tak terduga dalam RAPBD-P 2020 Kabupaten Tangerang. Fraksi Gerindra menilai, tidak adanya rincian secara detail untuk pos anggaran tersebut padahal jumlahnya mengalami kenaikan drastis hingga Rp 403 miliar.

BACA :  Polisi Tangkap 15 Oknum Anggota LSM Perpam terkait Pengeroyokan Dua Anggota Pemuda Pancasila yang Jadi Mata Elang

“Kami tidak menerima rincian untuk belanja tidak langsung khusus penanganan Covid-19. Mohon penjelasannya,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Tangerang Nasrullah saat menyampaikan pandangan umum fraksinya.

Saat dikonfirmasi, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar memastikan akan menjawab semua pandangan praksi tersebut pada rapat paripurna, Rabu 23 September 2020 besok.

“Besok aja jawabannya yah, nanti akan saya sampaikan. Kan sekarang anggarannya juga belum disetutujin, belum dibahas juga,” kata Zaki kepada BantenHits.com.

Sebelumnya diketahui, APBD-P Kabupaten Tangerang 2020 diproyeksikan sebesar Rp 5,083 triliun. Jumlah ini, berkurang hingga Rp 633,86 miliar dari APBD murni 2020 sebesar Rp 5,71 triliun.

Rincian sumber keuangan daerah ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,12 triliun, Dana Perimbangan Rp1,69 triliun dan Pendapatan Daerah yang sah  Rp1,26 triliun. Dari jumlah pendapatan tersebut, direncanakan untuk Belanja Tidak Langsung  Rp 2,99 triliun dan Belanja Langsung Rp 2,70 triliun.

Editor: Fariz Abdullah



Rifat Alhamidi memulai karir sebagai jurnalis pada sejumlah media massa di Banten. Di masa kuliahnya, pria kelahiran Pandeglang ini dikenal sebagai aktivis mahasiswa. Dia memiliki ketertarikan pada dunia sosial dan politik.

Terpopuler