Lebak- Sebanyak 16 Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Negeri di Kabupaten Lebak menandatangani kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak, Kamis, 24 September 2020.
Berlangsung di Aula Kejari Lebak, MoU dilakukan agar para kepala sekolah dapat pemahaman atau pendampingan hukum dalam mengelola keuangan negara khususnya dana Biaya Operasional Sekolah (BOS).
“Kesepakatan ini dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Mengapa kita perlu itu, karena kami sebagai institusi negara dalam bidang pendidikan perlu ada kerjasama terutama dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan hukum,” kata Ketua MKKS SMK Lebak, Falati kepada awak media usai acara.
Kepala Sekolah, menurut Falati, memiliki tugas untuk mengelola keuangan negara dan aset pemerintah sehingga peran serta kejaksaan dalam memberikan pemahaman amat diperlukan.
“Kita ingin pengelolaannya itu benar baik dan akuntabel. Karenanya kerjasama dengan kejaksaan ini diharapkan pengetahuan-pengetahuan hukum meningkat sehingga terhindar dari pelanggaran dan penyimpangan,”tuturnya.
Sementara Kepala Kejari (Kajari) Kabupaten Lebak, Nur Handayani meminta agar MoU ini tak hanya sekedar acara formal atau tertera diatas hitam dan putih.
Mantan, Kajari Bangli, Provinsi Bali ini meminta agar para kepala sekolah tak canggung atau takut untuk datang ke Kejaksaan Negeri Lebak untuk berkonsultasi.
“Sehingga jika ada permasalahan dapat berkonsultasi atau melakukan pendampingan. Sebelum melakukan itu sebaiknya dilakukan MoU dulu,”katanya.
“Saya harap pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik,” tambahnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
