Connect with us

Berita Terbaru

Politik Uang pada Pilkada Kabupaten Pandeglang Diprediksi Tinggi, Gimana ya Cara Memberantasnya?

Published

on

Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang (BantenHits/Engkos Kosasih)

Pandeglang – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di tengah pandemi Covid-19 memiliki potensi pelanggaran yang cukup tinggi. Salah satunya yakni, politik uang.

“Bawaslu mengindetifikasi, politik uang di Pilkada 2020 lebih tinggi,” kata Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Pandeglang, Karsono, Senin 28 September 2020.

Selain itu, Bawaslu juga melarang masing-masing Pasangan Calon (Paslon) dan Tim Paslon di Pilkada Pandeglang memberikan atau menjanjikan pemberian sembako kepada masyarakat.

“Menjanjikan dan memberikan sesuatu ya itu tidak boleh, apalagi memberikan uang atau barang, seperti sembako itu tidak boleh. Yang dibolehkan hanya Alat Peraga Kampanye (APK),” tegasnya.

BACA :  Anggota Polisi Berseragam Lengkap Blusukan ke Pasar Tradisional; Ingatkan Warga soal Protokol Kesehatan

Karsono meminta agar para pegawas di tingkat Desa hingga Kecamatan bergerak secara masif melakukan pemantauan terhadap pergerakan Paslon dan Tim nya.

“Kami sebagai pengawas akan tetap intens melakukan pengawasan. Agar tidak ada pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada tahun ini,” tandasnya.

Editor : Engkos Kosasih



Memulai karir jurnalistik di BantenHits.com sejak 2016. Pria kelahiran Kabupaten Pandeglang ini memiliki kecenderungan terhadap aktivitas sosial dan lingkungan hidup.

Terpopuler