Serang – Ketua Komisi V DPRD Banten M Nizar, menganggap pemberlakuan Pembatasan Sosila Bersekala Besar (PSBB) di sebagian wilayah yang ada di Provinsi Banten saat ini hanya sebatas status.
Pasalnya PSBB itu tidak seketat pada awal pemberlakuan yang ada di wilayah Tangerang Raya, yang membatasi aktivitas masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
“PSBB ini hanya sebatas status saja tetapi tidak ada makna, PSBB itu apa di lapangan hanya di awal-awal, padahal Kita ini belum pernah menghapus yang namanya status PSBB selalu di perpanjang, memang itu mengikuti pemerintah pusat dengan kebiasaan baru,” katanya, kepada BantenHits.com, Selasa 29 September 2020.
Nizar mengatakan, pada saat pemberlakukan PSBB yang tidak ketat ini kasus Covid-19 terus meningkat bahkan zona merah di Banten bertambah jadi Empat.
“PSBB yang dilakukan harus ketat, kalau status doang yang ada menyengsarakan masyarakat, tidak ada kontrol penuh, Di Tangerang raya masih maerah, seiring dengan pemingaktan kasus di Jakarta, Pemeritah tidak kuat membendung ekonomi masyakat,” ujarnya.
Nizar menganggap Pemeritah Provinsi Banten tidak serius melakukan penanganan dengan upaya pencegahan penyebaran virus Corona.
“Penyembuhan ini tidak ada yang signifikan, samapai sekarang tidak ada obat, hanya pemberian vitamin, Itu disembuhkan dengan imunitas, maka komisi V berharap ada koordinasi yang erat dengan kabupaten,” pungkasnya.
Diketahui, Pemerintah Provinsi Banten telah memberlakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di seluruh Kabupaten Kota di Banten sejak 7 September 2020. Awalnya Pemprov Banten hanya memberlakukan PSBB di wilayah Tangerang Raya.
Editor : Engkos Kosasih
 di sebagian wilayah yang ada di Provinsi Banten saat ini hanya sebatas status.){kind=link}