Serang- Presiden Joko Widodo memastikan tidak akan merubah jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Indonesia meski di tengah Pandemi Covid-19.
Hal itu membuat banyak pihak khawatir dan menyarankan agar para pelaksana pemilu untuk kerja ekstra mengawasi agar tak muncul penambahan kasus dan klaster baru. Apalagi saat tahapan kampanye.
Salah satunya, Ikhsan Ahmad. Pengamat Politik di Banten ini menilai ada beberapa persoalan strategis pelaksanaan Pilkada di masa pandemi, selain mencerdaskan pemilih, juga ada kewajiban menyelamatkan nyawa pemilih.
“Harus ada timbal balik untuk menawarkan adaptasi baru, dari watak kekuasaan yang sebelumnya. Paslon itu penyakit dalam arti membawa virus,” kata Ikhsan, dalam Diskusi Reboan Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP), Rabu 30 September 2020 malam.
Menurut Ikhsan, setiap paslon pasti mencuri peluang untuk kampanye tatap muka, karena kurang percaya diri bila hanya secara daring.
“Sisi publikasi juga kurang membangun sebuah citra yang dramatis,” jelasnya, saat sesi diskusi.
“Saya berpendapat ketika Paslon tertangkap melanggar protokol Covid-19 maka pastikan jauhi, jangan dekati, dan jangan dipilih. Karena kalau melanggar, dia memiliki watak kekuasaan lama karena membahayakan masyarakat,”tambah akademisi Untirta ini.
Selain membahayakan masyarakat, Paslon yang melanggar ketentuan aturan Pilkada di tengah pandemi adalah bom waktu dalam waktu dekat.
“Saya pikir harus ada asumsi kuat Paslon itu biang penyakit. Jadi orang yang penuh hasrat kekuasaan itu seperti kasta Syudra, yang harus disikapi secara hati-hati,” pungkasnya.
Editor: Fariz Abdullah
