Cilegon- Ribuan buruh dan mahasiswa di Kota Baja menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Cilegon, Kamis, 8 Oktober 2020. Mereka sepakat menolak pengesahan UU Ciptakerja oleh DPR RI.
Dalam aksi, massa menilai bahwa UU Ciptakerja sangat merugikan kaum buruh.
Ketua Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi, Pertambangan dan Umum (F-SPKEP) Kota Cilegon, Rudi Sahrudin menyatakan bahwa wakil rakyat telah berkhianat kepada rakyat. Ia menilai jika UU Cipta Kerja bakal memangkas dan mengkerdilkan hak para buruh, seperti terkait upah yang disamaratakan dengan UMP (Upah Minimum Provinsi) Banten.
“Berapa UMP Banten? Hanya Rp2,4 juta sebulan. Itu apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, jelas tidak. Apalagu saat ini sedang masa pandemi, dimana daya beli masyarakat sedang menurun,”ujarnya.
Selain upah, menurut Rudi, dalam UU tersebut terdapat point yang menerangkan hak buruh perempuan juga dicabut, seperti cuti hamil dan cuti melahirkan sehingga para buruh dengan tegas menolak dengan keras Omnibuslaw Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
“Apakah mungkin DPR RI ingin para wanita melahirkan di pabrik. Ini jelas tidak manusiawi. Kita akan terus menggelar aksi unjuk rasa menentang kebijakan DPR RI. Undang-Undang Cipta Kerja Omnibuslaw lebih mematikan ketimbang Corono,”tandasnya.
“kita kerahkan sebanyak 685 personel gabungan, terdiri dari BKO Shabara Polda Banten 45 personel, Brimob 90 personel sisanya kita,”timpal Kapolres Cilegon AKBP Sigit Haryanto.
Editor: Fariz Abdullah
