Connect with us

Berita Terbaru

Aset Tanah Pemkab Pandeglang Baru 20 Persen yang Bersertitikat

Published

on

Kasi Pemberdayaan Barang Milik Daerah, BPKD Pandeglang Muhaimin saat Memberikan Keterangan Pers, Jumat 9 Oktober 2020. (BantenHits/Engkos Kosasih)

Pandeglang – Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang mencatat, masih banyak aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang bekum memiliki sertifikat.

Dari catatan BPKD, Dari total 3.227 bidang tanah yang dikelola Pemkab Pandeglang. Baru 20 persen bidang tanah yang memenuhi syarat legal.

Kasi Pemberdayaan Barang Milik Daerah, Muhaimin mengatakan, rata-rata bidang tanah yang belum memiliki sertifikat diantaranya tanah sekolah dan tanah lingkungan.

“Masih banyak yang belum bersetifikat. Baru 20 persen, dari total 3.227 bidang tanah,” kata Muhaimin, Jumat 9 Oktober 2020.

Muhaimin mengaku, ada beberapa alasan yang membuat sulitnya menerbitkan sertifikat tanah milik Pemkab, salah satunya, yakni keterbatasan anggaran.

BACA :  Berat dengan Ongkos Pilkada 2024 Wali Kota Serang Minta Anggarannya Dibikin Bertahap

“Kurangnya pendanaan. Karena mengurus sertifikat itu membutuhkan biaya untuk pendaftaran, biaya pengukuran, dan kepanitiannya juga,” ujarnya.

Penyebab lain, yaitu sulitnya mencari kelengkapan dokumen, karena sebagian besar tanah Pemkab adalah warisan hasil pemekaran dari Provinsi Jawa Barat.

“Karena tidak memiliki bukti administrasi. Ini mungkin karena warisan lama yang perlu diperbaiki. Lalu kita harus ke lapangan, sementara kita mengalami keterbatasan untuk mengumpulkan masyarakat yang berbatasan dengan tanah Pemda,” terangnya.

Butuh Waktu 12 Tahun

Dengan berbagai kendala itu, Muhaimin memperkirakan butuh waktu 12 tahun untuk mensertifikati bidang tanah milik Pemkab Pandeglang.

“Perkiraan kami yang 80 persen itu akan selesai dalam 12 tahun, dengan perhitungan setiap tahun hanya 200 bidang tanah yang diurus sertifikatnya,” jelasnya.

BACA :  Hapus UPTD, Pemkab Pandeglang Evaluasi Kekosongan di OPD

Muhaimin menyadari, ribuan bidang tanah itu rentan digugat. Maka sementara waktu, Pemkab sudah melakukan pematokan batas lahan dan beberapa diantaranya sudah dipagari guna menghindari konflik dengan warga.

“Banyak juga tanah yang sudah disertifikat tapi digugat,” pungkasnya.

Editor : Darussalam Jagad Syahdana



Memulai karir jurnalistik di BantenHits.com sejak 2016. Pria kelahiran Kabupaten Pandeglang ini memiliki kecenderungan terhadap aktivitas sosial dan lingkungan hidup.

Terpopuler