Serang – Gelombang penolakan undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) terjadi di hampir semua wilayah Indonesia. UU Ciptaker dianggap hanya menguntungkan investor, ketimbang kaum buruh.
Bahkan, sejumlah Gubernur secara tegas menolak UU yang disahkan DPR RI dan Pemerintah pada Senin 5 Oktober 2020. Para Gubernur itu akan menyampaikan aspirasi massa aksi dengan meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpu membatalkan UU Ciptaker.
Dilansir dari Suara.com-Jaringan BantenHits.com, Gubernur yang menolak UU tersebut diantaranya, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Kalimantan Barat dan Gubernur Sumatera Barat.
Di Banten sendiri, tuntutan Mahasiswa soal penolakan UU Ciptaker tidak mendapat respon dari legislatif maupun eksekutif, termasuk Gubernur Banten, Wahidin Halim. Meski, terlahir dari Partai Demokrat yang vokal menyuarakan penolakan UU Ciptaker.
Dalam siaran pers yang diterima BantenHits.com, Jumat 9 Oktober 2020, Wahidin Halim atau WH mengaku sangat memahami demonstrasi merupakan salah satu saluran aspirasi yang merupakan hak warga negara.
Tapi mengingat saat ini Provinsi Banten sedang menghadapi pandemi Covid-19, WH berpesan kepada pendemo agar tetap melaksanakan protokol kesehatan.
“Silahkan demo untuk ungkapkan aspirasinya, namun tetap jaga ketertiban dan jangan anarkis. Sama jangan lupa pakai masker, taati protokol kesehatan,” katanya.
WH melanjutkan, selalu mengingatkan pentingnya protokol kesehatan dalam situasi apapun. Gubernur juga selalu mengingatkan bahwa Banten masih dalam situasi pandemi Covid-19. Sehingga tetap perlu diantisipasi mengingat penambahan klaster selama ini.
“Saya selalu akan mengingatkan hal ini dalam situasi apapun, selama Banten belum lepas dari pandemi ini,” ungkapnya.
“Belum lagi di masa situasi pandemi dan ancaman krisis ekonomi saat ini, kita harus mencegah penyebaran Covid-19 dan menggerakkan ekonomi,” jelasnya.
Gubernur menegaskan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat harus tetap diutamakan dan jangan terlena apalagi hingga terjebak keadaan, bahkan lebih memperburuk keadaan atau hingga semakin terpuruk.
“Jangan anarkis dan jaga ketertiban,” pungkasnya.
Editor : Fariz Abdullah
 terjadi di hampir semua wilayah Indonesia. UU Ciptaker dianggap hanya menguntungkan investor, ketimbang kaum buruh.){kind=link}