Lebak- Ratusan buruh yang tergabung dalam beberapa aliansi menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Lebak, Kamis, 15 Oktober 2020. Mereka berteriak tentang penolakan UU Ciptakerja.
Dalam aksinya, ratusan buruh ini membawa berbagai coretan berisi keluh kesah mereka yang dituangkan dalam secarik karton.
Celotehan-celotehan itu pun sekilas membuat para pembaca tersenyum. Salah satunya tulisan “Gagal Nikah Karna Omnibuslaw” dan “Bapak Ibu minum engga dugem engga kok RUU nya Ngawur”.
Sidik Uen, Ketua DPC SPN Kabupaten Lebak dalam orasinya berteriak bahwa buruh di Lebak ingin UU Cipta Kerja dicabut. Karena pada draf UU Cipta kerja tidak berpihak terhadap buruh, dan hanya berpihak terhadap penguasa dan pengusaha jadi buruh yang tertindas.
“Ada sembilan cluster ketenagakerjaan yang akan merugikan kami yaitu, menghilangkan upah minimum, mengurangi dan menghilangkan pesangon, kontrak seumur hidup, Outsourcing yang dibebaskan. Hilangnya jaminan sosial, PHK sepihak, Dibebaskannya TKA, sangsi pidana yang di hapus dan jam kerja yang eksploitatif,”kata Ketua SPN Kabupaten Lebak ini kepada awak media.
Sementara Wakil Ketua II DPRD Lebak, Junaedi Ibnu Jarta mengaku akan menyampaikan asiprasi para buruh ke Presiden Joko Widodo. Para wakil rakyat, menurutnya akan bersurat langsung ke istana.
“Kami sebagaimana fungsinya, hanya bisa melanjutkan aspirasi dari kawan kawan buruh ini. Dan kami akan menyampaikan kepada pemerintah pusat dan juga DPR RI,”katanya.
“Soal menolak atau tidak menolak itu bukan ranah DPRD, tapi kami (DPRD) apapun yang disampaikan oleh pendemo ini kami bisa melanjutkan ini dengan bersurat secara resmi kepada Presiden dan DPR RI,”tambah Politisi PDI Perjuangan ini.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
