Serang – Tujuh pejabat eselon II yang baru ditetapkan dari hasil rotasi mutasi dan pengukuhan akibat perubahan SOTK baru, dilantik Gubernur Banten, Wahidin Halim di Rumah Dinas Gubernur, Kamis 15 Oktober 2020.
Wahidin mengatakan, pelantikan itu merupakan bagian dari mengisi kekosongann jabatan pratama dan mengukuhkan jabatan sesuai dengan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) di Pemprov Banten.
“Saya percaya, bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT bersama kita,” kata Wahidin Halim, kepada awak media melalui keterangan pers yang diterima BantenHits.com
“Saya dengan Pak Andika (Wakil Gubernur Banten, red) sudah punya kesepakatan, bahwa kita tidak punya kepentingan politik apapun. Jabatan harus segera diisi,” Sambungnya.
Menurut Wahidin, kekosongan jabatan menjadikan langkah Gubernur dan Wakil Gubernur agak terhambat dalam merespon persoalan dan isu-isu yang berkembang saat ini. Seperti saat kita merespon tanggapan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja, bahkan harus Gubernur yang menelaah sendiri terhadap draft dan masukan serta usulan masyarakat.
“Harusnya hal seperti ini Pimpinan sudah ada masuk telaahan dari Asisten Daerah bidang Pemerintahan. Sehingga kita mendapatkan masukan dan asupan yang bergisi gizi dari Asda 1,” ungkapnya.
Wahidin berharap pengisian jabatan yang kosong tidak terhambat oleh prosedur yang panjang akibat birokrasi. Lanjut dia dalam pengisian kekosongan jabatan yang penting bisa bekerja secara profesional.
“Kalau tidak bisa bekerja profesional, pejabat bersangkutan bakal dipecat. Terlebih kalau pejabatnya melakukan korupsi. Target kita harus sesuai dengan perjanjian kerja dan sesuai dengan visi misi,” tukasnya.
Dalam pelantikan itu, dua jabatan yang kosong yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dijabat oleh oleh Dr. H. Tabrani dan Asisten Pemerintahan Setda Provini Banten, Septo Kalnadi.
Sementara lima jabatan lain merupakan pengukuhan jabatan untuk menyesuaikan nomenklatur baru. Yakni Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dijabat Gunawan Rusminto.
Kepala Biro Administtrasi Pimpinan dijabat Beni Ismail, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dijabat Drs. H. Ahmad Syaukani, Kepala Biro Hukum Agus Mintono dan Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Dian Wirtadipura.
Editor : Engkos Kosasih
