Serang – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melakukan rapat sinkronisasi terkait wewenang pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah Kota Serang, Selasa, 20 Oktober 2020.
Rapat digelar di ruang Wali Kota Serang dan dihadiri oleh perwakilan Dinas PU Provinsi Banten, Satuan Kerja (Satker) dan Balai Besar Provinsi Banten.
Wali Kota Serang Syafrudin menyampaikan bahwa Kota Serang sebagai ibu kota atau pun etalase Provinsi Banten yang keberadaannya masih tertinggal dari kabupaten/kota lainnya.
“Oleh karena itu kami berharap kepada pemerintah provinsi dan pusat untuk membangun Kota Serang dengen kewenangannya,” kata Wali Kota Serang kepada awak media, Selasa 20 Oktober 2020.
Wali Kota Serang juga mengusulkan ada beberapa yang berkaitan dengan median jalan yang ada di Kota Serang.
“Seperti jalan Jendral Sudirman, Ahmad Yani belok ke jalan Abdul Hadi sampai ke Ciracas. Yang kewenangannya Provinsi Banten itu jalan Sudirman sampai ke Alun-alun. Itu kami mohon ditata untuk median jalan dan pertamanan karena yang saya liat sendiri keadaannya kumuh,” jelasnya.
Kemudian, Pemrov Banten juga pada tahun 2020 akan membenahi di jalan Ciceri.
“Tahun 2020 dari Ciceri hingga depan Kampus UIN Banten akan diselesaikan penataannya. Tahun 2021 itu untuk pelebaran jalan dan pembelian lahan untuk pelebaran jalan. Dengan pembangunan flyover di tahun 2022. Awal 2022 kita sudah punya flyover,” katanya.
Yang berkaitannya dengan pembangunan oleh pemerintah pusat, lanjut Wali Kota Serang, akan membangun jalan dari belakang Terminal Pakupatan sampai Kampus Bina Bangsa. Kemudian dilanjutkan dari Terminal Pakupatan menuju Kalodran.
“Itu akan dilakukan penataan jalan, kemudian dilanjutkan jalan Abdul Hadi sampai Ciracas akan dilakukan pelebaran jalan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Serang, Iwan Sunardi mengaku menyiapkan skema untuk mengantisipasi terjadinya banjir di Ibu Kota Provinsi Banten itu.
“Kalau antisipasi banjir kita melakukan pembangunan dan penataan drainase, mudah – mudahan di 2021 anggaran bisa berpihak ke kami karena daerah permukiman itu ada jalur husus yang mungkin kewenangan Pemprov juga ada jalur pembuang yang besar kalau kami kan hanya drainase pembuang yang kecil,” katanya.
Iwan melanjutkan, pihaknya melakukan pentataan di jalan – jalan lingkungan, sebab menurut dia, terjadinya genangan air pada prinsipnya terjadi penyumbatan di dalam saluran karena pembuangan sampah.
“Kami baru mencoba penataan jalan jalan lingkungan sambil melihat kondisi – kondisi terkait genangan tadi karena prinsipnya kalau bicara genangan itu adanya penyumbatan didalam saluran karena pembuangan sampah yang belum tersedia terkait TPSA,” imbuhnya.
Iwan menyebut yang sering terjadi banjir yaitu di Kecamatan Kasemen, namun, kata dia, dilakukan penataan khusus yaitu dibuat saluran pembuangan air yang lebih besar.
“(Daerah yang sering terkena banjir) Kasemen, tapi sudah ada penataan husus makanya tadi saluran pembuangan airnya yang lebih lebar,” ungkapnya.
“Kalau di permukiman tadi di Kasemen, Cimuncang itu pun berdampak pada saluran-saluran pembuang yang besar. Harus tidak hanya tugas pemerintah, tapi masyarakat harus sadar jangan membuang sampah sembarangan,” tutupnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
