Connect with us

Advertorial

Jangan Coba-coba ‘Mainkan’ Tarif Swab Test Mandiri! Warga Diminta Laporkan Rumah Sakit yang ‘Cekik’ Pasien

Published

on

Pemerintah telah menetapkan tarif swab test mandiri maksimal Rp 900 ribu. Warga diminta melapor jika ada rumah sakit yang mematok tarif di atas harga yang ditetapkan. Foto Ilustrasi: Seorang anggota DPRD Kota Serang menjalani swab test massal. (BantenHits.com/ Mahyadi)

Jakarta – Satgas Penanganan Covid-19 meminta masyarakat melaporkan fasilitas kesehatan, yang mengenakan tarif tes usap mandiri atau swab test diatas standar maksimal harga yang ditetapkan pemerintah. Fasilitas kesehatan pun sudah diingatkan berkali-kali agar mematuhi ketentuan soal harga tes usap mandiri.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito dalam agenda keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube BNPB Indonesia, Selasa, 20 Oktober 2020.

“Bagi masyarakat, apabila menemukan harga tes swab yang melebihi ketentuan yang ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, yaitu maksimal Rp900 ribu, dapat melaporkan ke dinas kesehatan setempat,” kata Wiku saat menjawab pertanyaan media seperti dikutip BantenHits.com dari laman covid19.go.id.

BACA :  Data Keluarga Miskin, Pemkot Tangerang Terjunkan 1.013 PSM dan TKSK 

Menurut Wiku, harga tes usap mandiri tersebut sudah diputuskan melalui Surat Edaran nomor HK02.02/I/3713/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Real-time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).

Dalam keputusan itu sudah mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kemampuan finansial fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan tes ini, dan penilaian ini sudah dibantu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

“Oleh karena itu kami meminta kepada pengelola fasilitas kesehatan, untuk bisa mematuhi harga yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan ini,” tegas Wiku. 

Selain itu, Satgas Penanganan Covid-19 juga telah meminta kementerian, lembaga, TNI, Polri dan Satgas Covid-19 daerah untuk menegakkan implementasi protokol kesehatan di lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Seperti pusat kegiatan ibadah, pusat perbelanjaan, lokasi wisata, fasilitas transportasi, tempat olahraga dan kegiatan kampanye pilkada.

BACA :  Ada Penampakan Lemari Baju hingga Balok Kayu Tutupi Jalan Umum di Walantaka, Sudah Tiga Bulan Tak Bisa Dilalui Warga

“Termasuk menindak tegas bagi yang melanggar protokol kesehatan,” katanya. 

Masih menjawab pertanyaan media terkait tahapan vaksinasi , Wiku meminta masyarakat bersabar dan menunggu informasi resmi yang disampaikan pemerintah. Yang paling penting bagi pemerintah saat ini memastikan keamanan vaksin melalui tahapan uji klinis. Dan akan diberikan masyarakat setelah lulus uji klinis. (Advertorial)



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Terpopuler