Connect with us

Berita Pemda

APBD 2021 untuk Pemulihan Ekonomi Banten, Ini Penjelasannya

Published

on

Keluarga Mahasiswa Lebak atau Kumala menggelar aksi sebagai refleksi empat tahun kepemimpinan WH-Andika di Banten. Kumala menilai WH-Andika gagal. (BantenHits.com/ Tolib)

Serang – APBD Provinsi Banten tahun anggaran (TA) 2021 diproyeksi mencapai Rp15,55 triliun. Sejumlah program dicanangkan dalam penyusunan dokumen penganggaran tersebut yang diperuntukkan bagi pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19. 

Demikian disampaikan Gubernur Banten Wahidin Halim dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Banten dengan penyampaian nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran (TA) 2021, Selasa 27 Oktober 2020.

“Kondisi perekonomian tahun 2021 diperkirakan masih dibayangi oleh pandemi Covid-19. Namun demikian kita harus optimis dapat pulih dan tumbuh positif seperti sebelum pandemi. Oleh karena itu, upaya sungguh-sungguh mendorong pemulihan atau recovery ekonomi perlu menjadi perhatian. Itu agar tidak terjadi dampak yang lebih luas pada perekonomian nasional,” ujarnya. 

Mantan Walikota Tangerang itu menuturkan, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tergambar dalam indikator makro pembangunan. Pada 2021, Pemprov Banten menargetkan indeks pembangunan manusia (IPM) diangka 73,30 poin. Laju pertumbuhan ekonomi pada 5,20 persen. Prosentase penduduk miskin dapat ditekan menjadi 5,20 persen. 

BACA :  Kebebasan Siti Aisyah dari Dakwaan Pembunuhan Kim Jong Nam Disambut Gembira Ratu Tatu Chasanah di Tanah Suci

“Lalu untuk tingkat pengangguran terbuka sebesar 10,10 persen, tingkat inflasi stabil di 3,50 persen dan indeks gini rasio sebesar 0,363 poin,” katanya. 

Dari isu startegis yang berkembang, kata dia, Pemprov Banten telah menetapkan tema rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2021. Temanya yaitu akselerasi daya saing daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemantapan infrastruktur. 

Prioritas pertama adalah terkait reformasi birokrasi melalui delapan pemantapan area perubahan. Itu terdiri atas menajamen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi. Penataan tata laksana, penataann sistem menajemen SDM. Pengiatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.       

“Prioritas kedua, peningkatan daya saing perekonomian. Ketiga, Penguatan interkoneksi melalui pembangunan infrastruktur. Lalu yang keempat peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing melalui pembangunan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan life skill,” paparnya.  

BACA :  Korem Wijayakrama Siap Normalisasi Situ Garukgak lewat TMMD atau Karya Bakti TNI

Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu memaparkan, adapun komposisi rancangan APBD Provinsi Banten TA 2021 yaitu terdiri atas pendapatan daerah yang ditarget senilai Rp11,30 triliun. Rinciannya, pendapatan asli daerah (PAD) Rp6,92 triliun, pendapatan transfer Rp4,38 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah senilai Rp6,20 miliar. 

Sementara untuk belanja daerah berada pada besaran Rp15,55 triliun. Terdiri dari belanja operasi senilai Rp7,47 triliun, belanja modal Rp5,40 triliun, belanja tak terduga Rp84,69 miliar dan belanja transfer Rp2,59 triliun.  

“Kemudian pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Rp4,26 triliun terdiri atas sisa lebih penggunaan anggaran Rp134,17 miliar dan penerimaan pinjaman daerah Rp4,13 triliun. Pengeluaran pembiayaan  berupa penyertaan modal daerah Rp20 miliar,” tuturnya. 

Dengan demikian secara garis besar  postur rancangan APBD Provinsi Banten TA 2021 adalah pendapatan daerah Rp 11,30 triliun dan belanja daerah Rp15,55 triliun. Dengan demikian terjadi defisit sebesar Rp4,24 triliun. 

BACA :  Kota Tangerang Terima Penghargaan sebagai Pendukung Program JKN-KIS

“Defisit tersebut ditutup dari silpa tahun sebelumnya dan pinjaman daerah sebesar Rp4,68 triliun. Pengeluaran pembiayaan daerah berupa penyertaan modal BUMD Rp20 miliar. Sehingga silpa tahun berkenaan Rp0,” ujarnya. 

Anggaran belanja pada TA 2021 berdasaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi terdiri atas urusan wajib pelayanan dasar sebanyak enam bidang sebesar Rp10,52 triliun. Selanjutnya juga ada urusan wajib bukan pelayanan dasar sebesar Rp485,35 miliar. Urusan pilihan sebesar Rp340,33 miliar. 

“Unsur pendukung urusan pemerintah Rp803,73 miliar serta unsur penunjan urusan pemerintah Rp3,27 triliun,” pungkasnya. 

Pimpinan sidang paripurna DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim mengatakan, nota pengantar yang disampaikan oleh gubernur selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh fraksi-fraksi untuk menyusun pemandangan umumnya.

“Selanjutnya pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Banten yang akan digelar pada Selasa 3 November,” ujarnya.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Pernah menjadi tokoh mahasiswa selama kurun perkuliahan 2015-2019, pria asal Banten Selatan ini memutuskan pilihan hidup menjadi jurnalis setelah lulus kuliah. Tolib memiliki ketertarikan pada dunia kepenulisan.

Terpopuler