Connect with us

Berita Utama

Pemprov Banten Disebut Tak Serius Tangani COVID-19; Asyik Bangun Infrastruktur, Bansos Tak Terealisasi

Published

on

Gubernur Banten Wahidin Halim

Foto ilustrasi: Gubernur Banten Wahidin Halim saat menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Banten beberapa waktu lalu. (Istimewa)

Serang – Pemerintah pusat saat ini terus melakukan berbagai cara dan upaya dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat terdampak COVID-19 seperti dengan memberikan bantuan kepada UMKM, bantuan sosial dan tunjangan lain yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat.

Namun, Pemerintah Provinsi Banten justru menunjukkan kondisi berbeda. Pemprov Banten terlihat asyik melakukan peningkatan-peningkatan infrastuktur dengan mengatasnamakan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak COVID-19.

Demikian bunyi salah satu poin yang disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi PDIP DPRD Banten terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Provinsi Banten tahun Anggaran 2021.

BACA :  Ribuan Buruh Tangerang Bergerak ke Jakarta

Pemandangan Umum Fraksi PDIP itu dibacakan Juru Bicara Fraksi PDIP, Yeremia Mendrofa dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Banten, Selasa, 3 November 2020.

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna yang digelar 27 Oktober 2020, Gubernur Banten, Wahidin Halim telah menyampaikan
Raperda APBD Provinsi Banten tahun Anggaran 2021 kepada DPRD.

“Pemerintah Provinsi Banten leboh asyik melakukan peningkatan-peningkatan infrastruktur dengan mengatasnamakan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak COVID-19. Dan yang menjadi pertanyaan, tema RKPD (Pemerintah) Pusat untuk 2021 adalah tentang Pemulihan ekonomi Nasional, tapi kenapa Pemprov Banten masih mengambil tema tentang peningkatan infrastruktur? Mohon penjelasan gubernur,” kata Yeremia.

Dalam Pemandangan Umum Fraksi PDIP itu disebutkan, pandemi COVID-19 telah berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Tidak hanya pada sisi kesehatan, tetapi juga pada sisi perekonomian.

BACA :  Tak Didukung Prabowo, Ketua Gerindra Cilegon Pede Bisa Lakukan Perubahan lewat Demokrat

Pendapatan masyarakat berkurang drastis. Bukan hanya karena tidak bisa bekerja secara optimal, juga banyak yang kehilangan pekerjaan atau sumber pendapatan, baik karena rendahnya daya beli masyarakat, maupun karena PHK.

Bansos Belum Terealisasi

PDIP juga menyoroti soal Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemprov Banten untuk warga terdampak COVID-19 pada tahun anggaran 2020 dipastikan belum terealisasi.

“Hal ini menunjukan bahwa pemerintah Provinsi Banten tidak serius bukan hanya pada rencana pemulihan ekonomi masyarakatnya saja, tetapi pada tahap penangannya pun kelihatan jelas ketidak seriusannya,” jelasnya.

“Mohon penjelasan gubernur soal realisasi Bansos COVID-19. Sudah berapa persen, kecamatan mana yang sudah dan belum, serta kapan target realisasi sepenuhnya. HAL itu agar mempermudah kita semua dalam mengawasinya,” sambungnya.

BACA :  Kata Polisi soal Motif GR Sebar Video Sejoli Diarak

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Pernah menjadi tokoh mahasiswa selama kurun perkuliahan 2015-2019, pria asal Banten Selatan ini memutuskan pilihan hidup menjadi jurnalis setelah lulus kuliah. Tolib memiliki ketertarikan pada dunia kepenulisan.

Terpopuler