Connect with us

Berita Utama

Tegas! Kemenag Kabupaten Serang Pastikan Tidak Ada Buku Nikah Bertarif Rp 1,4 Juta

Published

on

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang, Tubagus Syihabudin menegaskan tak ada tarif buku nikah senilai Rp 1,4 juta di wilayahnya. Syihabudin akan menindak tegas jika ada jajarannya coba-coba pungli buku nikah. (BantenHits.com/ Mursyid Arifin)

Serang – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Serang memastikan tidak ada buku nikah bertarif hingga Rp 1,4 juta.

Tarif resmi buku nikah telah ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 atas perubahan PP Nomor 47 Tahun 2004.

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Serang, Tubagus Syihabudin mengatakan, PP tersebut berisi tentang jenis tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan kementerian Agama. Salah satunya adalah tentang pengaturan tarif nikah agar tidak ada lagi kasus gratifikasi di kalangan penghulu.

BACA :  Tewas Terpanggang Bersama Istri dan Anak, Yohanes Manajer di PT Ericsson Indonesia

“Di dalam PP itu juga diatur tentang dua kelompok tarif nikah, yakni nol rupiah bagi pengantin yang melakukan pencatatan pernikahan di dalam Kantor Urusan Agama (KUA), dan tarif Rp 600 ribu bagi pencatatan pernikahan di luar KUA atau di luar jam kerja penghulu,” kata Syihabudin kepada BantenHits.com, di ruang kerjanya, Selasa, 3 November 2020.

Syihabudin menegaskan, apabila memang terjadi perbuatan tersebut yang dilakukan jajaran atau bawahannya. Ia tak tanggung-tanggung akan memberikan peringatan hingga pemecatan.

“Kalau memang terjadi langsung saya turunkan (pecat, red) itu,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menyinggung soal Peraturan Desa (Perdes) Desa Cimaung, Kecamatan Cikeusal tentang pematokan tarif buku nikah kepada warganya hingga mencapai Rp 1,2 juta. Sebab, aturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atasnya.

BACA :  Jokowi Bagi-bagi Sepeda ke Penerima Sertifikat di Tangsel

“Sekarang ini, desa itu sudah tidak boleh memungut begituan (buku nikah). Sudah tidak boleh. Dan dalam Kementerian Agama tidak boleh, harus langsung ke KUA. Dan Perdes itu tidak boleh bertentangan dengan PP,” ujar Syihabudin kembali menegaskan.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

 



Pria kelahiran Cihara, Kabupaten Lebak ini, dikenal aktif berorganisasi. Sejak sekolah hingga kuliah, jabatan strategis dalam organisasi pernah diembannya. Mursyid dikenal memiliki daya juang dan dedikasi tinggi dalam pekerjaannya.

Terpopuler