Connect with us

Berita Terbaru

Kantor Staf Presiden Ajak Mahasiswa Banten Bicara soal UU Ciptaker, IMM: Kenapa Baru Sosialisasi Sekarang?

Published

on

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin saat memaparkan materi UU Ciptaker di hadapan aktivis Cipayung Plus dalam program KSP Mendengar.(BantenHits.com/ Mursyid Arifin)

Serang – Meski sudah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu, Undang-undang Cipta Kerja hingga saat ini masih saja menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Untuk menyerap aspirasi dan keresahan masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, buruh, nelayan, dan kelompok lainnya dalam menyikapi UU Cipta Kerja, Kantor Presiden (KSP) membuat sebuah program yaitu “KSP Mendengar” di Kabupaten Serang.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, Undang-U
Undang  Dasar (UUD 45) telah memberikan jaminan untuk setiap orang bisa berkumpul, berserikat dan berpendapat secara lisan maupun tulisan.

BACA :  Dititip ke Teman, Honda PCX Milik Pendamping Desa di Cimarga Lebak Raib

Maka Kepala Kantor Staf Presiden Jendral TNI Moeldoko membuat satu ruang terbuka untuk publik yaitu KSP Mendengar. Karena KSP merupakan unit kerja presiden.

“Kami (KSP) dalam posisi mendengar, tapi kalau dia (masyarakat) mendapatkan informasi yang keliru, dia mendapatkan data-data tidak seperti yang aslinya. Makanya kalau dia keliru kami berkewajiban untuk menyampaikan,” kata Ngabalin usai menggelar ‘KSP Mendengar’ dengan aktivis mahasiswa Banten, di sebuah hotel di Kabupaten Serang, Selasa, 10 November 2020.

Ngabalin menjelaskan, institusinya meyakini, upaya membungkam orang itu tidak mungkin. Sebab hal itu bertentangan dengan undang-undang.

“KSP musti hadir karena tidak semua orang punya akses untuk bicara,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, KSP membawa staf yang banyak untuk merekam dan menulis dengan baik agar semua keinginan-keinginan masyarakat itu bisa sampai kepada pemangku kepentingan negara.

BACA :  Ditemukan 48 Jam sejak Hilang di Selat Sunda, Ini Kondisi Tiga dari 10 Nelayan KM Puspita Jaya yang Dihantam Gelombang

“Terutama tadi seperti tenaga asing, mana ada pemerintahan di dunia ini yang bisa memberikan ruang selebar-lebarnya bagi tenaga asing kemudian mengabaikan warga negaranya sendiri. Ini sesuatu yang tidak mungkin dan itu tidak ada dalam Undang-undang Cipta Kerja,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Banten, A Zunaedi Abdillah mengungkapkan, setiap kegiatan tentunya memiliki tujuan ke arah depan untuk menjadikan yang lebih baik.

Namun, ia menyayangkan hal ini sebuah keterlambatan KSP. Sebab setelah disahkannya RUU Cipta Kerja kenapa baru dilaksanakan sosialisasi. Seharusnya, kata dia, keterlibatan publik itu dilaksanakan sebelum ditandatangani RUU tersebut.

“Harapan kami ini bukan hanya ‘KSP Mendengar’ tetapi bisa ditindaklanjuti, karena percuma kalau dilaksanakan kegiatan tapi hanya didengarkan saja tapi tidak ditindaklanjuti ke arah yang lebih serius untuk menjadikan negara ini lebih baik lagi,” tuturnya.

BACA :  Pemkab Tangerang Galang Donasi untuk Tolikara

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

 



Pria kelahiran Cihara, Kabupaten Lebak ini, dikenal aktif berorganisasi. Sejak sekolah hingga kuliah, jabatan strategis dalam organisasi pernah diembannya. Mursyid dikenal memiliki daya juang dan dedikasi tinggi dalam pekerjaannya.

Terpopuler