Connect with us

Berita Pemda

KPK Endus Ada 26 Aset Daerah Banten Bersengketa; Rawan Jadi Ajang Korupsi Pejabat

Published

on

Wakil Ketua KPK RI Nawawi Pamolongan saat menghadiri rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi fokus area penertiban dan penyelamatan aset capaian tahun 2020 di Pendopo Gubernur Banten. (BantenHits.com/Tolib)

Serang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada 26 aset milik pemerintah daerah di Banten yang kini menjadi objek sengketa. Aset tersebut tersebar di lima daerah yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang dan Kota Serang.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi program pemberantasan korupsi penertiban dan penyelamatan aset di wilayah Provinsi Banten. Kegiatan digelar di Pendopo Gubernur Banten, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa 24 November 2020.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, salah satu yang menjadi fokus KPK saat ini adalah manajemen aset daerah. Berdasarkan pantauannya, pengeloalan barang milik daerah (BMD) itu berotensi menjadi ruang kerawanan korupsi. Sebab, banyak aset daerah yang dikuasi pihak tak berwenang dan juga administrasi yang lemah.

BACA :  Zona Merah Covid-19 Ini Berubah Jadi Orange berkat Disiplin Protokol Kesehatan, Makanya Terapkan Terus 3M bila Ingin Aman!

“Bisa bayangkan andai situ yang ada, telaga yang ada itu kalau dibiarkan tidak tersertifikasi, tidak terdokumentasi yang baik itu kemudian jadi bahan bancakan dari orang itu,” katanya.

“Tidak teradministrasi dengan baik kemudian menjadi modal pihak tertentu untuk melakukan kerjasama dengan pejabat daerah untuk melakukan praktik korup,” sambungnya.

Ia menuturkan, di Banten sendiri pihaknya melihat banyak aset berupa situ yang belum dikelola dengan baik dan administrasinya lemah. Jika terus dibiarkan maka berpotensi menimbulkan kerugian yang besar bagi Pemprov Banten selaku pemilik aset. Administrasi lemah terlihat dari belum seluruhnya aset tersertifikasi dan adanya dobel catat antara pemprov dengan pemerintah kabupaten/kota.

Selain situ milik Pemprov Banten, KPK juga mencatat adanya permasalahan serupa di pemerintahan kabupaten/kota di Banten. Akibatnya, 26 aset kini menjadi objek sengketa. Rinciannya, aset Pemkab Tangerang 12 unit, Pemkot Tangerang 7 unit, Pemkot Tangerang Selatan 3 unit, Pemkab Serang 1 unit, dan Pemkot Serang 3 unit.

BACA :  Gagal Merangsek ke Polres Metro Tangerang, Simpatisan Rizieq Shihab 'Teriak-teriak' di Kawasan Masjid Al-Azhom

“Kami juga berkoordinasi dengan pihak kejaksaan, kami MoU (nota kesepahaman) dengan Kejaksaan Agung dalam upaya mengenai aset daerah. Kami punya MoU dimana Jamdatun (jaksa muda perdata dan tata usaha negara) akan mengkoordinasikan dengan seluruh jajaran di daerah. Itu dalam upaya untuk bersama dengan pemda dalam setiap perkara yang melibatkan aset daerah,” katanya.

Gubernur Banten, Wahidin Halim menyebutkan, Pemrpov Banten pada 2019 telah meraih penghargaan peringkat ketiga nasional dari KPK dalam upaya pencegahan korupsi. Pada 2020 pihaknya melanjutkan upaya pemberantasan korupsi melalui penertiban dan penyelamatan aset.

“Dari 1022 bidang tanah sampai dengan November 2020 sudah bersertifikat sebanyak 464 bidang atau 45,4 persen. Sementara target penyertifikatan tahun 2020 sebanyak 200 bidang sertifikat telah terealisasi 100 persen bahkan terlampau menjadi 201 bidang,” ujarnya.

Mantan Walikota Tangerang itu menuturkan, komitmen pengelolaan aset juga terlihat dari Pemprov Banten yang selama empat tahun berturut-turut opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI. Hal tersebut membuktikan bahwa pengelolaan keuangan dan aset telah sesuai dengan kaidah/ketentuan yang berlaku dalam hal ini standar akuntansi pemerintah (SAP).

BACA :  Pandemi Corona, Pelayanan Program KB Gratis DP3AKB Diserbu Emak-emak

“Pemprov Bnaten sampai dengan 2019 memiliki aset senilai Rp22,18 triliun berdasarkan audited BPK RI. Aset tanah Rp9,05 triliun, peralatan dan mesin Rp2,6 triliun, gedung dan bangunan Rp3,39 triliun. Jalan irigasi dan jaringan Rp6,71 triliun, aset tetap lainnya Rp233 miliar dan konstruksi dalam pengerjaan Rp187 miliar,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekda Banten Al Muktabar menambahkan, pihaknya terus berupaya melakukan sertifikasi terhadap aset-aset milik Pemprov Banten. Aset yang sudah bersertifikat terus bertambah dari tahun sebelumnya. Adapun yang belum lantaran ada beberapa syarat yang harus terpenuhi.

“Terus bergerak, kita tadi diserahkan beberapa sertifikat baik kabupaten/kota maupun provinsi. Itu terutama dalam hal terkait fasos (fasilitas sosial) dan fasum (fasilitas umum), termasuk hal yang ada dobel catat,” tandasnya.

Editor: Mursyid Arifin 



Pria kelahiran Cihara, Kabupaten Lebak ini, dikenal aktif berorganisasi. Sejak sekolah hingga kuliah, jabatan strategis dalam organisasi pernah diembannya. Mursyid dikenal memiliki daya juang dan dedikasi tinggi dalam pekerjaannya.

Terpopuler