Jakarta – Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diimplementasikan Pemerintah untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional, ikut menyokong sektor pendidikan nasional dalam membantu melancarkan proses pembelajaran jarak jauh dan membantu kesejahteraan hidup para pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya para guru dan dosen Non PNS atau honorer.
Dua Kementerian yang menaungi pendidikan di Indonesia yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) telah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar, termasuk guna menyediakan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS dan Bantuan Subsidi Kuota Internet.
Menteri Agama, Fachrul Razi dalam Konferensi Pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, 25 November 2020 mengatakan, kaitan pendidikan pihaknya sudah mengalokasikan Rp5,79 Triliun.
Dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan seperti subsidi pembelajaran jarak jauh untuk madrasah, subsidi kuota internet untuk mahasiswa, bantuan operasional untuk pendidikan keagamaan Islam dan pondok pesantren.
“Bantuan juga akan menyasar madrasah diniyah takmiliyah, dan lembaga pendidikan Alquran, serta bantuan untuk guru Raudhatul Athfal (RA)/Madarasah, dan guru Pendidikan Agama Islam,” katanya.
Kemenag mendapatkan alokasi anggaran BSU sebesar Rp1,15 Triliun yang akan disalurkan kepada guru Non PNS RA/Madrasah, guru Non PNS Pendidikan Agama Islam, guru Non PNS Katolik, guru Non PNS Buddha, dan guru Non PNS Konghucu sejumlah 637.408 orang.
Sementara BSU untuk Dosen PTKI, Ustadz Pendidikan Diniyah Formal/Satuan Pendidikan Mu’adalah dan Ma’had Aly, Tenaga Kependidikan RA/Madrasah, Tenaga Kependidikan PTKI, Guru Pendidikan Keagamaan Kristen dan Guru Pendidikan Keagamaan Hindu sedang menunggu persetujuan. BSU yang diberikan berjumlah Rp1,8 juta per penerima manfaat yang akan diberikan dalam satu kali pencairan mulai awal Desember 2020.
Sedangkan anggaran PEN untuk Bantuan Internet Siswa, Mahasiswa, dan Guru untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada Kementerian Agama telah dialokasikan sebesar total Rp1,16 Triliun, yang mencakup Rp1,15 Triliun bagi 9,9 juta siswa madrasah dan 1,1 juta mahasiswa pendidikan agama Islam, Rp3 Miliar untuk 200 Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Swasta, Rp316 juta untuk 1.442 mahasiswa dan 139 dosen pendidikan agama Buddha, Rp1,6 Miliar untuk Pendidikan Agama Hindu yang akan dibagi sesuai kebutuhan ke seluruh tingkat pendidikan.
“Injeksi kuota data akan dilakukan pada akhir November sampai dengan awal Desember 2020, sedangkan Bantuan Internet Siswa akan mulai dicairkan pada awal Desember 2020,” papar Fachrul Razi.
Pada kesempatan yang sama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim menyampaikan bahwa di masa pandemi ini, pemerintah harus hadir di masyarakat, yang mengalami krisis kesehatan, ekonomi, dan pembelajaran.
“Kami mulai bergerak melalui efisiensi di dalam Kemendikbud dan memperjuangkan alokasi anggaran,” papar Nadiem Makarim.
Kemendikbud mengalokasikan dana sebesar Rp3,6 Triliun untuk program Bantuan Subsidi Upah Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (BSU PTK), dengan sasaran lebih dari 2 juta pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS di seluruh Indonesia.
Bantuan Subsidi Upah ini diberikan sejumlah Rp1,8 juta bagi setiap pendidik dan tenaga kependidikan Non-PNS dengan persyaratan pencairan yang sangat mudah.
Kemendikbud juga memberikan alokasi Bantuan Kuota Data Internet dengan anggaran Rp5,5 Triliun, bagi pendidik dan peserta didik di seluruh Indonesia.
Bantuan Kuota Data Internet sejumlah 100 GB yang dialokasikan 50 GB setiap bulannya yang bisa dimanfaatkan oleh setiap jenjang pendidikan, baik negeri maupun swasta. Sebanyak 35,5 juta pendidik dan peserta didik di seluruh Indonesia telah menerima manfaat ini sejak peluncuran program pada September 2020.
“Pada momen Hari Guru Nasional ini, saya berharap program-program tersebut dapat membuat guru, sekolah, orang tua, dan murid, sadar bahwa pemerintah hadir di tengah masa sulit ini,” pungkas Nadiem Makarim.
Sementara itu realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kembali menunjukkan peningkatan. Per 23 November 2020, realisasi anggaran PEN telah mencapai 60,9% atau Rp423,23 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp695,2 Triliun, naik Rp59,57 Triliun atau hampir Rp60 Triliun dari realisasi Oktober 2020 sebesar Rp363,66 Triliun.
Kepala Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN), Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa dalam upaya mempercepat penyerapan anggaran, telah dilakukan realokasi anggaran PEN, dengan memberikan fokus pada sektor perlindungan sosial dan sektor kesehatan.
“Sektor perlindungan nasional naik menjadi Rp234,33 Triliun dari sebelumnya Rp203,9 Triliun, sedangkan sektor/program penanganan kesehatan naik menjadi Rp97,26 Triliun dari semula Rp87,55 Triliun. Kenaikan yang cukup besar di sektor kesehatan ini terkait dengan rencana pemerintah untuk melakukan program vaksinasi,” jelas Budi Gunadi Sadikin.
Dari enam sektor dalam anggaran PEN, realisasi tertinggi ditunjukkan oleh sektor perlindungan sosial dan UMKM, masing-masing sebesar 86,88% atau Rp203,6 triliun dari pagu anggaran Rp234,34 Triliun untuk sektor perlindungan sosial, dan 84,53% atau Rp97,05 triliun atau dari pagu anggaran Rp114,81 Triliun untuk sektor UMKM. Sektor Kementerian/Lembaga dan Pemda (K/L/D) mencapai realisasi 54,66% atau Rp36,06 Triliun dari pagu anggaran Rp65,97 Triliun, sektor kesehatan mencapai 40,81% atau Rp36,69 triliun dari pagu anggaran Rp97,26 Triliun, sektor insentif usaha mencapai 37,16% atau Rp44,82 triliun dari pagu anggaran Rp201,61 Triliun, dan sektor pembiayaan korporasi sudah terealisasi sebesar 3,22% atau Rp2 triliun dari pagu anggaran Rp62,22 Triliun. (Advertorial)
