Connect with us

Berita Pemda

50 Persen Situ Hilang, Pemprov Banten Minta Bantuan KPK

Published

on

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, Trenggono menyebut hampir 50 persen aset situ hilang milik Pemprov Banten. (BantenHits.com/Tolib)

Serang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meminta bantuan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mengamankan aset miliknya berupa situ yang jumlahnya mencapai sekitar 137 situ.

Aset berupa situ tersebut, tersebar di seluruh wilayah Banten yang diberikan Pemprov Jawa Barat pada saat Banten memisahkan diri atau membangun Daerah Otonomi Baru (DOB) pada tahun 2000 lalu.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, Trenggono kepada Bantenhits.com, Senin 30 November 2020.

Trenggono memaparkan, dari 137 situ yang seharusnya dimiliki oleh Pemporv, namun hampir setengahnya hilang dan belum bisa teridentifikasi. Bahkan, ada beberapa situ juga diklaim oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

BACA :  Anak Menjadi Gelisah dan Pemarah saat Pandemi COVID-19? Ini yang Harus Segera Dilakukan Orangtua

“Pak Gubernur (Pemprov Banten, red) konsen membenahi bagaimana luasan situ tidak berkurang, kita ada situ jumlahnya itu 137 yang diserahkan Jabar ke kita, tapi hampir setengahnya yang baru teridentifikasi, setengahnya hilang dan ada yang klaim juga,” paparnya.

Selain itu, ia juga mengaku ada beberpa aset milik Pemprov Banten yang diklaim oleh orang atau kelompok yang tidak bertanggungjawab, salah satunya situ Cihuni yang diklaim oleh PT. Cihuni yang luasnya sekitar 32 hektare (Ha).

“Baik terkait di klaim, kalau Cihuni besar, kadang-kadang diklaim sama masyarakat, kami didorong sama KPK, kami membuat batas-batas, selanjutnya akan ada penertiban, sertifikasi dibantu sama KPK karena enggak mudah,” kilahnya.

BACA :  Getirnya Perjuangan Melahirkan Ibu Muda di Lebak; Ditandu Lewati Jembatan Bambu Berarus Deras

“Perhatian khusus terkait situ di dukung oleh KPK, dalam pengelolaan situ prinsipnya bagaimana menyelamatkan situ dan tidak berkurang luasanya, apa yang kita lakukan kita lakukan ekologi,  sertifikasi, optimasi,” sambungnya.

Trenggono pun menyebutkan, sejauh ini dalam mengamankan situ-situ milik Pemprov masih ada yang belum tersertifikasi. Meski begitu, pihaknya meminta bantuan kepada BPN bahkan KPK dalam mengamankan aset milik Pemprov Banten itu.

Dikatakan Trenggono, dalam melakukan identifikasi aset yang berupa situ pihaknya mengalami kesulitan. Pasalnya, pada saat penyerahan aset dari Jabar hanya list saja namun tidak dengan surat-surat lainya.

“Ini yang jadi masalah pada saat kita menerima aset dari jabar, hanya list saja, tugas kita sekarang identifikasi,” kata dia.

BACA :  Pemprov Banten Buka Rekrutmen Tenaga Kesehatan Non PNS, Ini Kuota dan Syaratnya

Trenggono menuturkan, ditahun 2020 pihaknya akan mensertifikasi dua situ salah satunya Sindanghela. “Target saat ini 2 situ yang disertifikasi, akan ada masalah biayanya terbatas, tahun depan ada beberapa gelombang di awal 12 berikutnya akan berlanjut, kita akan kasih tanda,” tuturnya.

Menurut Trenggono, dalam Pengelolaan situ diperlukan peran serta masyarakat. “Kita tidak bisa sendiri, harus ada peran serta masyarakat. Program pemerintah sekarang ekologis itu Cipondoh dan situ Gede, Kita mebuka peluang pihak ketiga,” ucapnya.

Sementara Rektor STISIP YUPENTEK Kota Tangerang, Bambang kurniawan berpendapat, pengelelolaan situ milik Pemprov Banten harus berbasis masyarakat, agar bisa berkembang.

“Pengelolan situ dibangun berbasis masyarakat, contoh Danau Bekuek di Riau, masyarakat menjaga sama-sama, Tidak boleh orang mancing di situ kecuali menjelang ramadhan, dan hasilnya melimpah ruah,” ujar Bambang.

Editor: Mursyid Arifin 



Pernah menjadi tokoh mahasiswa selama kurun perkuliahan 2015-2019, pria asal Banten Selatan ini memutuskan pilihan hidup menjadi jurnalis setelah lulus kuliah. Tolib memiliki ketertarikan pada dunia kepenulisan.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler