Connect with us

Berita Terbaru

Soal Biaya Vaksin, Pemprov Banten Tunggu Intruksi Dua Kementrian

Published

on

FOTO ILUSTRASI Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Al- Muktabar saat memberikan keterangan pers soal kucuran utang Rp4 Triliun. (Istimewa)

Serang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) masih menunggu instruksi dua Kementerian, yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait biaya pembelian vaksin yang akan dibebankan pada APBD.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Banten, Al Muktabar mengatakan, pihaknya masih menunggu instruksi dari pusat terkait pembelian vaksin. Diketahui, Banten sendiri membutuhkan 8,1 juta vaksin.

“Pembiayaan kita tahu semua Pak Presiden meminta vaksinasi gratis. Beliau juga meminta agar (daerah) melakukan langkah-langkah untuk mendefinisikan gratis,” kata Muktabar, Minggu, 27 Desember 2020.

Muktabar juga belum dapat memastikan apakah Pemprov Banten akan kembali melakukan refocusing pada APBD 2021 mendatang.

BACA :  Pemerintah Pastikan Vaksin COVID-19 Aman dan Terbukti Lolos Uji Klinis

“Kita juga masih menunggu kebijakan besarnya seperti apa. Kita juga masih menunggu mandatori dari Kemenkeu dan Kemendagri,” ujarnya.

Selain itu, Muktabar juga mengaku, jika pemerintah pusat memutuskan harus menggunakan APBD, Pemprov akan mematuhinya.

“Kalau itu perintah mau gimana lagi. Kita harus siap. Kita tunggu teknisnya seperti apa,” ungkapnya.

Saat ditanya apakah pembelian vaksin menggunakan anggaran biaya tak terduga (BTT).

“BTT kita anggarkan, tapi (kalau) diarahkan untuk itu, kita akan lakukan,” pungkasnya.

Editor: Mursyid Arifin



Pria kelahiran Cihara, Kabupaten Lebak ini, dikenal aktif berorganisasi. Sejak sekolah hingga kuliah, jabatan strategis dalam organisasi pernah diembannya. Mursyid dikenal memiliki daya juang dan dedikasi tinggi dalam pekerjaannya.

Terpopuler