Connect with us

Berita Terbaru

Duh, 31.728 Warga Kab. Tangerang Jadi Pengangguran

Published

on

Pengangguran di Banten

Ilustrasi pencari lowongan kerja.(Foto: Kompas.com)

Tangerang- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang mencatat ada kenaikan angka pengangguran di tahun 2020. Jumlahnya mencapai 31.728 orang.

Mereka menganggur setelah pihak perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) lantaran terdampak Covid-19.

Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Tangerang Hendra mengatakan, pemecatan dan perumahan karyawan dikarenakan penjualan perusahaan turun. Penyebabnya, negara tujuan ekspor mengalami lockdown atau karantina total akibat pandemi Covid-19.

“Tidak hanya buruh yang kehilangan pendapatan, ada juga  24 perusahaan di Kabupaten Tangerang juga yang tutup bahkan bangkrut,”kata Hendra, Sabtu, 16 Januri 2021.

Dampak pandemi terhadap tenaga kerja, menurut Hendra tidak hanya soal pengangguran. Selama tahun 2020 sudah ada 17 kali buruh mogok kerja, 12 kali unjukrasa buruh dan 326 perselisihan hubungan industrial.

BACA :  Kerugian Akibat Puting Beliung di Margagiri Pandeglang Capai Rp560 Juta

Ia juga menerangkan, pada kasus perselisihan hubungan industrial 72 kasus telah diselesaikan dengan perjanjian bersama. Kemudian, sebanyak 158 kasus pihaknya mengeluarkan anjuran dan sisanya diproses pada tahun ini.

“Kasus perselisihan paling banyak soal pemutusan hubungan kerja jumlahnya mencapai 295 kasus dari 326 kasus perselisihan,” jelasnya.

Terpisah, anggota DPRD Kabupaten Tangerang Ahmad Supriadi mengatakan, dampak Covid-19 sudah membuat industri dari berbagai sektor lesu bahkan tutup operasi. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih dari Pemkab Tangerang dengan melakukan berbagai terobosan.

“Terobosan tersebut untuk membangkitkan kembali gairah berusaha. Pemkab Tangerang harus memberikan berbagai insentif,” ujarnya.

Insentif tersebut berupa kebijakan yang ramah kepada para pengusaha, sehingga mereka mudah kembali menggerakkan roda berusaha di tengah kesulitan akibat wabah corona.

BACA :  40% Angkot di Kabupaten Lebak Tak Laik Jalan

“Intensifnya bukan berupa uang dan keringan pajak, tapi misalnya birokrasi perpanjangan perizinan dipermudah, sehingga waktu dan biaya juga semakin efisien,” pungkasnya.

Editor: Fariz Abdullah



Pria kelahiran Jakarta ini memiliki latar belakang sarjana pendidikan. Ketertarikan pada dunia literasi membuat Rikhi--begitu dia biasa dipanggil--memilih jalan hidup sebagai jurnalis.

Terpopuler