Serang – Pemerintah Kabupaten Serang, akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait penundaan pelantikan Bupati – Wakil Bupati Serang terpilih, pada Pilkada 2020 lalu.
Penundaan pelantikan ini berlaku secara Nasional, sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 120/738/OTDA tentang Penugasan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Tubagus Entus Mahmud Sahiri mengaku, ingin tetap melaksanakan pelantikan tepat waktu, yakni pada tanggal 17 Februari 2021.
“Jadi begini ya, kami tidak berfikir adanya Plh Bupati karena sekarang sedang berjuang untuk dilaksanakannya pelantikan Bupati terpilih periode 2021-2026 tepat waktu pada tanggal 17 Februari, sebagaimana akhir masa jabatan Bupati periode 2016-2021,” kata Entus kepada wartawan, Senin, 8 Februari 2021.
Adapun menyikapi surat dari Kemendagri tersebut, menurut Entus, sebuah upaya antisipasi saja kemungkinan dikhawatirkan ada keterlambatan.
“Saya kira Mendagri mengantisipasi saja kalau ada keterlambatan pelantikan. Sehingga ada kesinambungan di dalam roda pemerintahan dengan disiapkannya Plh dan belum tentu. Itu belum tentu terjadi,” tambahnya.
Saat ditanya jika diharuskan adanya Plh, Entus tetap keukeuh pelantikan Bupati-Wakil Bupati Serang periode 2021-2026 tetap tepat waktu sehingga tidak terjadi kekosongan kepemimpinan.
“Kalau bisa sih tidak ada Plh, itu yang kita upayakan. Makanya saya juga dengan pak Sekwan (Sekretaris Dewam) akan terus berupaya mengawal usulan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih tepat waktu,” tegas dia.
Editor : Engkos Kosasih
