Connect with us

Berita Terbaru

PPKM Skala Mikro Mulai Diberlakukan Mulai 9 Februari 2021, Ini Desain Pengamanan Polda Banten

Published

on

Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi saat Memberikan Keterangan Pers (BantenHits/Mahadi)

Serang – Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 terkait penanganan virus corona (COVID-19), yang mengatur Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro akan diterapkan mulai Selasa 9 Febuari hingga 22 Februari 2021. 

Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi mengatakan, sesuai dengan instruksi Mendagri untuk PPKM berskala mikro akan mulai dilakukan pembatasan di tingkat lokal. 

“Di mana pemberlakuannya mulai dari RT/RW, Desa/Kelurahan, dan Kecamatan, dan dengan adanya PPKM Mikro ini diharuskan tersedia posko penanganan COVID-19 di tingkat desa atau kelurahan, ” kata Edy kepada media Senin 8 Febuari 2021.

Setelah itu nanti akan membentuk posko-posko untuk mendampingi Puskesmas menangani pasien yang terpapar COVID-19. Tujuannya untuk memperketat pengawasan terhadap pasien yang terpapar COVID-19.

“Di tingkat RT ada zonasi, mulai dari hijau, kuning, oranye dan merah, serta skenario penangananya. Khusus untuk zona merah akan diberlakukan pembatasan – pembatasan, Termasuk pembatasan keluar masuk orang. Dalam Instruksi Mendagri itu disebutkan pembatasan keluar masuk maksimal hingga pukul 20.00. Selain itu juga melarang kerumunan dan menutup tempat ibadah, Kriteria RT zona merah disebutkan yakni terdapat sepuluh rumah dengan kasus konfirmasi positif selama tujuh hari terakhir. Dengan status ini maka juga diharuskan mengawasi isolasi mandiri atau menyediakan isolasi terpusat,” ujarnya.

BACA :  Isu Radikalisme Trending Lagi setelah Wiranto Ditikam, Dindikbud Pandeglang Minta Kepsek Lakukan Ini

Pada tingkat RT dengan zona oranye juga diharuskan penutupan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial. Dalam zona ini tak disebutkan adanya pembatasan keluar masuk RT, Kriteria zona oranye adalah terdapat enam sampai sepuluh rumah dengan kasus Covid-19 dalam tujuh hari terakhir.

“Sementara RT zona kuning kriterianya adalah adanya kasus COVID-19 satu hingga lima rumah dalam tujuh hari terakhir. Skenario penangannya, pelacakan kontak erat, melakukan isolasi mandiri dengan pengawasan ketat, dan RT zona hijau yakni wilayah RT tidak ada kasus Covid-19. Skenario penangannya yakni surveilans secara aktif, dengan seluruh suspek dites,” jelasnya.

Yang terdapat di dalam instruksi Mendagri tersebut, pada poin ketiga tertulis PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi seluruh unsur yang terlibat. Mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa, Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, dan PKK.

BACA :  Jadi Pintu Masuk Delegasi KAA, Ada Rekayasa Arus Lalin di Bandara Soetta

Kemudian, di poin kesembilan tertulis PPKM Mikro ini dilakukan bersamaan dengan PPKM kabupaten atau kota. Seperti membatasi tempat kerja dengan kapasitas work from home (WFH) sebesar 50 persen dan work from office (WFO) 50 persen dengan protokol kesehatan ketat.

“Sektor kesehatan, perbankan, industri strategis dan kebutuhan pokok masyarakat tetap diperbolehkan beroperasi. Namun, ada pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,” tegasnya.

Untuk restoran diperbolehkan menampung 50 persen. Sedangkan untuk mal dan pusat perbelanjaan dibuka sampai pukul 21.00 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

“Tempat ibadah dibatasi dengan kapasitas 50 persen. Namun, untuk fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara,” ungkapnya 

BACA :  Badak Banten Lebak Bentuk 28 Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang

Terakhir edy sumardi menyampaikan Selain pengaturan PPKM Mikro, agar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai dengan Pemerintah Desa maupun Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan.

“Membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), disamping itu memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen ftracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina), koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing,” pungkasnya.

Diketahui, untuk di Provinsi Banten hanya berencana memberlakukan PPKM Mikro di wilayah Tangerang Raya, Tangerang Kota, Tangerang selatan dan kabupaten tangerang.

Editor : Engkos Kosasih



Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler