Connect with us

Berita Terbaru

LPSE Pemprov Banten Umumkan Proyek Penunjukan Langsung Rp 169 Miliar, Gubernur dan Para Pejabat Kompak Bilang Hoaks

Published

on

Pembangunan Jalan Palima-Baros senilai Rp169 M menerapkan metode Penunjukan Langsung. (FOTO Tangkap Layar website LPSE Banten)

Serang – Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Banten menayangkan proyek pekerjaan Jalan Palima – Baros sebesar Rp169,4 miliar.

Informasi yang tayang di laman lpse.bantenprov.go.id menjadi sorotan publik. Bahkan, membuat masyarakat bertanya-tanya.

Gubernur Banten Wahidin Halim membantah soal informasi tersebut. Menurut dia, proyek pembangunan jalan itu belum dilakukan.

“Proyek tersebut belum dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan tidak mungkinlah proyek sebesar itu dilakukan tanpa tender atau tanpa lelang,” kilah Wahidin dalam keterangan tertulisnya kepada BantenHits.com, Senin, 15 Februari 2021.

Orang nomor satu di Tanah Jawara ini mengaku, langsung menggelar rapat dan menginstruksikan kepada Dinas terkait untuk melacak dan melaporkan kepada pihak kepolisian.

BACA :  Pabrik Sabun Ilegal di Jambe Tangerang Baru Beroperasi Tiga Bulan

“Berita itu adalah hoax dan tidak benar, sekarang kami sudah perintahkan dinas terkait untuk melakukan pelacakan dan bila perlu melaporkan ke polisi. Mungkin ada akun gelap yang menayangkan informasi itu,” tegasnya.

“Saya sudah memerintahkan untuk melakukan pelacakan. Di tengah suasana seperti ini, bisa saja terjadi pihak-pihak yang berusaha untuk mengganggu solidaitas dan kondusifitas yang ada di Banten,” pungkasnya.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, M. Trenggono mengklaim informasi tersebut tidak benar. Kata dia, DPUPR tidak pernah merencanakan kegiatan pembangunan jalan Palima – Baros dengan nilai Rp.169 miliar dengan metode penunjukan langsung karena melanggar ketentuan.

“Dan dinas PUPR pun belum pernah menayangkan paket tersebut pada sistem LPSE Banten karena masih dilakukan review baik oleh BPKP maupun Inspektorat Provinsi Banten,” jelasnya.

BACA :  DPRD Lampung Belajar Sistem Pelayanan Online ke Disdukcapil Kota Tangerang Selatan¬†

Senada Kepala Biro Barang dan Jasa, Soerjo Soebiandono angkat bicara ihwal informasi munculnya penunjukan langsung senilai Rp. 169,4 miliar itu.

“Tidak ada namanya paket besar tanpa melalui tender. Itu menyalahi aturan,” tegasnya.

Editor : Engkos Kosasih



Pria kelahiran Cihara, Kabupaten Lebak ini, dikenal aktif berorganisasi. Sejak sekolah hingga kuliah, jabatan strategis dalam organisasi pernah diembannya. Mursyid dikenal memiliki daya juang dan dedikasi tinggi dalam pekerjaannya.

Terpopuler