Tangerang- Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang memeriksa 6 dari 30 agen Brilink di Kabupaten Tangerang.
Ya, hal itu dilakukan sebagai upaya lanjut dari penyidikan kasus dugaan Korupsi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Kecamatan Tigaraksa tahun anggaran 2018-2019.
Dari hasil pemeriksaan, para agen Brilink mengaku bahwa setiap pencairan yang mengambil dana bantuan bagi warga miskin itu adalah para pendamping dan ketua Kelompok Penerima Manfaat (KPM) bukan keluarga yang menerima bantuan sesuai aturan yang berlaku.
“Agen Brilink yang diperiksa masih sebagai saksi, penyidik menemukan adanya pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana korupsi setelah melakukan pemeriksaan agen Brilink,” kata Kasie Intel Kejari Kab. Tangerang, Nana Lukmana, Selasa 16 Februari 2021.
Kartu ATM dan buku tabungan milik KPM dikumpulkan kepada ketua kelompok. Untuk mempermudah komunikasi para pendamping PKH menunjuk ketua KPM sebagai koordinator atau yang memegang kartu ATM dan buku tabungan.
Saat pencairan, lanjut dia, oknum pendamping akan menghubungi ketua KPM untuk meminta kartu ATM dan buku tabungan kepada ketua KPM sekaligus membagikan bantuan tersebut kepada keluarga penerima bantuan.
“Saat bantuan dibagikan ada potongan yang dilakukan oknum untuk setiap pencairan. Besarannya berbeda-beda mulai dari Rp50 ribu sampai Rp100 ribu per keluarga penerima setiap pencairan,”terangnya.
“Sementara kerugian negara di Kecamatan Tigaraksa saja selama 2018 hingga 2019 akibat ulah oknum di PKH ini sebesar Rp3,5 miliar. Itu uang hasil pemotongan dan ada yang tidak menerima sama sekali padahal terdaftar,” pungkasnya.
Editor: Fariz Abdullah
