Serang – Sejumlah akademisi atau dosen sertifikasi alias non pegawai negeri sipil (non PNS) di beberapa perguruan tinggi swasta (PTS) di Provinsi Banten–khususnya yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama (Kemenag) RI–mengeluh lantaran sudah hampir 6 bulan tunjangan sertifikasi dosen (serdos) tahun 2020 belum dibayarkan.
Salah seorang dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam KH Abdul Kabier (STAIKHA) Serang, Ahmad Edwar mengaku, pihaknya sudah berkali-kali menanyakan kepada penanggung jawab dalam hal ini Kopertais Wilayah II (Jawa Barat – Banten).
“Tapi sampai detik ini belum ada kabar yang resmi dari Kopertais Wilayah II maupun dari Kementrian Agama RI,” keluh Edwar kepada BantenHits.com, Kamis, 25 Februari 2021.
Ketua Alumni Pasca Sarjana UIN SMH Banten itu mengaku, di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini pihaknya selaku dosen di perguruan tinggi swasta sangat membutuhkan hak tersebut.
Apalagi, kata dia, sistem pembelajaran yang sekarang dilakukan adalah melalui online atau daring makan tentu saja para dosen sangat membutuhkan anggaran tambahan untuk membeli kuota internet. Belum lagi ditambah kebutuhan hidup pokok yang lain semakin membengkak.
“Harapan kami tunjangan sertifikasi itu yang kami bisa andalkan, ditambah lagi kami sangat menyayangkan kenapa yang mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU) hanya sebagian guru dan dosen. Sedangkan kami dosen tidak, khususnya dosen swasta,” kata Edwar penuh tanya-tanya.
Edwar kembali menceritakan, pihaknya juga sudah beberapa kali berupaya kepada salah satu anggota DPR-RI Komisi VIII menyampaikan persoalan tersebut dengan harapan agar bisa membantu mengupayakan hak para dosen yang bertugas di perguruan tinggi swasta. Namun apalah daya sampai saat ini pun tak kunjung ada jawaban dari pihak Kemenag.
“Kami berharap kepada Kementrian Agama agar memberikan informasi terkait kejelasan kenapa sampai sekarang belum juga ada pencairan dana Serdos (sertifikasi dosen), semoga Bapak Menteri bisa terbuka hatinya dan menjelaskan kepada kami mengenai tunjangan sertifikasi dosen. Karena itu hak kami, demi masa depan para dosen yang di bawah naungan Kementerian Agama,” ungkapnya.
Terpisah, Aktivis Komunitas Intelektual Muda Banten, M. Asep Rahmatullah menegaskan, pihaknya mendesak Kemenag RI agar segera mencairkan hak para dosen yang tertunda selama 6 bulan. Sebab menurutnya, hal tersebut merupakan kebutuhan hajat hidup para dosen.
“Semoga Pak Menteri cepat merespons aspirasi atau keluhan para dosen swasta yang berada di bawah Kemenag,” tegasnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
