Connect with us

Berita Terbaru

Tegas! Wakil Rakyat di Tanah Jawara Ini Siap Pimpinan Aksi Massa Jika Investasi Miras Dilegalkan di Banten

Published

on

 

Wakil Ketua DPRD Banten, M Nawa Said Dimyati. (Istimewa)

Serang – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten, M. Nawa Said Dimyati angkat bicara terkait peraturan presiden (Perpres) nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Pasalnya, dalam peraturan tersebut diatur juga soal penanaman modal untuk minuman keras (Miras) di empat Provinsi, seperti Papua, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. 

Perpres itu merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasar pada Perpres itu, industri Miras dapat memperoleh investasi dari berbagai sumber baik investor asing maupun investor domestik. Selain itu, dengan izin tersebut koperasi hingga UMKM juga dapat menyuntikkan investasi kepada industri miras.

BACA :  Pekat Minta Anggota Jaga Nilai-nilai Luhur Bangsa

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, saat ini pemerintah jangan hanya beralibi tentang ekonomi akan tetapi juga mementingkan dampak positif dan negatif dari investasi.

“Betul jika investasi miras diperbolehkan akan berdampak pada ekonomi, akan tetapi juga harus dilihat dampak negatifnya, kemarin aja ada kasus penembakkan yang terjadi di Cafe yang menewaskan 3 orang dan salah satunya anggota TNI,” katanya, Senin 1 Maret 2021.

“Pendapatan negara kita itu paling mendominasi dari sektor pajak, dan itu yang membayarnya masyarakat atau Wajib Pajak (WP), artinya pabrik miras akan membenankan pajak kepada WP atau pengguna miras,” sambungnya.

Menurut Nawa, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemeritah saat ini cenderung berkurang, jangan sampai pemerintah terus-terusan membuat rakyatnya kecewa.

BACA :  Unggas di Pasar Intens Diperiksa

“Jelas ada yang pro dan ada yang kontra, tapi saat ini masyakat banyak yang meras bahwa Pemeritah tidak pro dengan rakyatnya, kepercayaan itu harus dibangun kembali,” ujarnya.

Dia juga mempertanyakan alasan yang kongkret dari presiden yang telah membuat Perpres yang mengatur investasi Miras.

“Alasannya apa? Untuk apa juga? Kan harus dilihat Mudharatnya juga, kalau itu turunan dari undang-undang berati undang-undang itu tidak melihat Mudharatnya,” ungkapnya.

Kata Nawa, dalam Perpres itu hanya ada lima daerah yang diizinkan, namun jika Banten kedepannya diizinkan untuk investasi Miras, Nawa menegaskan akan pimpin aksi unjuk rasa atau demo ke istana.

“Ulama pasti pada enggak setuju. Dan saya sebagai wakil rakyat di Banten jika kedepannya banten juga diizinkan saya akan angkat toa saya pimpin demo ke istana,” tegasnya.

BACA :  Pelaku Pembunuhan Cangkul Dihukum Mati, Keluarga : seperti yang kami harapkan

Editor : Engkos Kosasih



Terpopuler