Connect with us

Berita Terbaru

Diduga Dicaplok Pengembang BSD, Ahli Waris Tanah Milik Veteran Perang Tangerang Bawa-bawa Jokowi

Published

on

Tanah Milik Veteran Perang di Tangerang Yang Diduga Dicaplok Pengembang Perumahan. (Bantenhits/Rikhi Ferdian)

Tangerang- Tanah seluas 150 hektar di Kampung Jaha, Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, yang diklaim milik pejuang kemerdekaan oleh ahli warisnya, ternyata di kuasai oleh pengembang Bumi Serpong Damai (BSD).

Baca Juga: Duh, Ratusan Hektare Tanah Milik Veteran Perang di Tangerang Diduga Dicaplok Pengembang Perusahaan Ternama

Ahli waris tanah yang juga pengurus dewan harian veteran perang Sri Ika menuturkan, tanah seluas 150 hektar yang dihibahkan oleh warga Tionghoa kepada veteran perang pada 12 Juni 1946 itu, ternyata sudah dikuasai pengembang sejak tahun 1985 dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Pembangunan Jaya.

BACA :  Videonya Viral,¬†Lansia yang Ditandu Pakai Sarung dan Bambu Dirujuk ke Puskesmas Munjul

Namun, lanjut dia, seiring berjalannya waktu kemudian beralih ke pengembang perumahan Bumi Serpong Damai (BSD) dan setelah pelimpahan saham tanah tersebut berlanjut dikuasai oleh Sinar Mas Land.

“Tetapi saya sudah ketemukan, itu ada orang dalam yang membocorkan bahwa HGB mereka (Sinar Mas Land) itu mati sejak tahun 2008, berbarengan dengan SK izin prinsip dari pada pengembang itu sendiri, berbarengan waktu itu SK nya habis HGB nya habis,” terang Sri Ika kepada BantenHits.com, Senin Malam 1  Maret 2021.

Akan tetapi, sambung dia, pihak pengembang perumahan ternama itu tidak pernah menganggap HGB dan SK Izin Prinsipnya habis, sehingga secara fisik tanah tersebut tetap digarap dan dikuasai.

BACA :  Memprihatinkan, Begini Kondisi Ruang Kelas Sekolah Negeri di Sangkanwangi Lebak

“Padahal saya sudah tahu bahwa itu (HGB) tidak ada lagi tapi kan karena pengembang besar yah banyak kepentingan, banyak kekuatannya,” ujarnya.

Ia melanjutkan, sejak tahun 2011 upaya mediasi antara ahli waris dengan pihak BSD sudah sering dilakukan namun hingga saat ini tidak pernah menemukan solusi. 

“Bahkan saya pernah juga di mediasikan di BPN Tahun 2011, nggak dateng dia (BSD) nggak dateng ke BPN. Nah dari tahun 2011 ini kita aksi terus, tapi kita nggak arogan cuma pasang-pasang spanduk, pasang plang nggak arogan lah,” ulasnya.

Bahkan, ia juga mengungkapkan, jika orang tua mereka pernah mengurus soal kepemilikan tanah tersebut pada tahun 2007 silam, dengan diterbitkannya surat pengesahan dari Pengadilan Negeri Tangerang tentang hibah.

BACA :  Danrem 064/MY Ajak Semua Pihak Jadikan Hari Pahlawan Momentum Menguatkan Bangsa

“Mereka (orang tua) ngurus sebetulnya buktinya tahun 2007 mereka punya surat pengesahan di pengadilan negeri Tangerang tentang hibah,” terangnya

Karena hingga kini polemik kepemilikan tanah tersebut tidak pernah ada titik temu, dalam waktu dekat, Sri berencana akan menemui presiden Joko Widodo guna meminta bantuan dugaan pencaplokan tanah oleh pengembang ternama tersebut.

“Saya harus nemuin RI 1, saya sudah punya rencana atau agenda waktu ketemu pak Joko Widodo, karena di bawah itu kayanya tumpul, surat-surat kami nggak pernah ditanggapi dari mulai kapolda Banten, semua dari mulai atas sampe bawah,” tandasnya.

Hingga berita ini publish Bantenhits masih mengupayakan konfirmasi pihak BSD.

Editor: Fariz Abdullah



Pria kelahiran Jakarta ini memiliki latar belakang sarjana pendidikan. Ketertarikan pada dunia literasi membuat Rikhi--begitu dia biasa dipanggil--memilih jalan hidup sebagai jurnalis.

Terpopuler