Serang – Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo mendatangi Desa Cikande Permai, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Selasa, 2 Maret 2021.
Yusharto ingin memastikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM di Desa Cikande telah diterapkan.
Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan kepada seluruh desa untuk melakukan PPKM berskala mikro. Pembiayaannya, ditanggung melalui dana desa (DD) yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat.
Menurut Yusharto Huntoyungo, pelaksanaan PPKM di tingkat desa sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2021. Ia menjelaskan, pelaksanaan PPKM diterapkan di level paling mikro yakni tingkat desa.
Menurutnya, secara teknis pelaksanaan PPKM tetap memperhatikan ketentuan makro pada PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Mulai dari pembentukan posko, satuan tugas, hingga upaya-upaya penanganan.
“Hasil pantauan saya di Cikande Permai, posko sudah ada, satgas sudah ada, kemudian sarana prasarana lainnya juga sudah tersedia,” kata Yusharto di sela-sela pemantauan PPKM Mikro di Desa Cikande Permai.
Ia menuturkan, pelaksanaan PPKM ini merupakan sistem yang efektif untuk menekan penyebaran COVID-19 karena langsung dilakukan di level desa.
Yusharto menyebutkan salah salah satu contoh di Desa Cikande Permai yang saat ini sudah tidak ada lagi kasus COVID-19.
“Di desa ini sebelumnya ada 127 kasus COVID-19. Kemudian akhir Desmeber itu masih ada, sekarang sudah tidak ada lagi kasus Covid-19 sehingga statusnya menjadi hijau,” tuturnya.
Hal senada dikatakan Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah. Menurutnya, PPKM berskala mikro lebih efektif untuk menekan kasus COVID-19.
“Karena kegiatan masyarakat akan terkontrol oleh desa masing-masing, jadi penanganannya lebih terpantau hingga tingkat RT/RW,” ujar Tatu saat mendampingi Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa pada Kemendagri, Yusharto Huntoyungo.
Bupati perempuan di Banten ini menambahkan, dalam pelaksanaan PPKM ini hampir sama dengan PSBB. Hanya saja, PPKM dilakukan di level tingkat paling bawah yakni di desa.
“Mulai dari penganggaran, upaya penanganan, kemudian juga sosialisasi, sama saja sebenarnya seperti PSBB,” tutupnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
