Connect with us

Berita Terbaru

Jaksa di Lebak Laporkan Jurnalis ke Polisi Gegara Berita Dugaan Minta Uang Rp15 Juta; Pokja Wartawan Bereaksi

Published

on

FOTO ILUSTRASI. Wartawan Kabupaten Lebak dan pelajar STM saat unjuk rasa di Persimpangan Alun-alun Rangkasbitung. (Dok. Bantenhits)

Lebak- Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lebak, Koharudin melaporkan tiga wartawan ke polisi. Ketiganya adalah AJ, JM dan IM.

Mereka merupakan tiga wartawan dari media online radar24news.com. Ketiganya dituduh telah mencemarkan nama baik sang Kasi atas pemberitaan ‘Oknum Jaksa di Lebak Diduga Minta Uang Partisipasi Rp15 Juta‘.

Bahkan, mantan Kasie Pidsus Kejari Luwu Timur (Lutim) ini juga turut melaporkan satu pejabat Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lebak berinisial SDM yang menjadi sumber dalam pemberitaan media lokal Banten itu.

Tindakan pria yang akrab disapa Kohar ini membuat beberapa pihak geram. Salah satunya Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Harian dan Elektronik Kabupaten Lebak.

BACA :  Cipkon, Polsek Cisoka Amankan Pemuda Bawa Golok

Kepada BantenHits, Ketua Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Lebak, Mastur Huda mengecam tindakan yang dilakukan Kasi Intelijen Kejari Lebak. Ia menilai laporan tersebut dapat mematikan kemerdekaan pers di Lebak.

“Dalam pemberitaan di media online Radar24news.com, kami melihat tidak ada pelanggaran kode etik jurnalistik. Karena, jurnalis Radar24nrws telah memberikan hak jawab kepada saudara Kasi Intelejen Koharudin yang diinisialkan KO dalam berita,”kata Mastur.

Berdasarkan MoU antara Dewan Pers dengan Polri Nomor 2/DP/MoU/II/2017 dan Nomor B/15/II/2017 Tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan khususnya pasal 4 ayat 2 menyebutkan pihak kedua (Polri) apabila menerima pengaduan dugaan perselisihan/sengketa termasuk surat pembaca atau opini/kolom antara wartawan/media dengan masyarakat, akan mengarahkan yang berselisih/bersengketa dan atau pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke pihak kesatu (Dewan Pers) maupun proses perdata.

BACA :  Kasus Covid-19 di Kota Cilegon Menggila, 10 Tenaga Kesehatan dan 2 Pegawai Dinkes Terkonfirmasi Positif

“Kami menduga laporan itu telah menghalang-halangi kemerdekaan pers seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,”tandasnya.

“Langsung aja ke Polres om, karena sudah wewenang Polres,”timpal Kasi Intelijen Kejari Lebak, koharudin saat dihubungi BantenHits melalui WhatsApp.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Terpopuler